Melihat KKB Papua, OPM dan Gerakan Separatis Papua Kini

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Markas Besar TNI telah memutuskan untuk menggunakan kembali istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM, alih alih KKB Papua atau Kelompok Kriminal Bersenjata Papua. 

Perubahan istilah ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat memberi keterangan kepada media di rumah dinas Panglima TNI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 10 April 2024 silam.

Agus menyebut perubahan itu merujuk pada penamaan mereka sendiri, yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Panglima TNI mengatakan bahwa jajaran tidak lagi menamakan kelompok bersenjata yang mendorong Papua merdeka sebagai KKB.

"Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM," kata Agus saat itu.

OPM, kata Agus, sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI-Polri. OPM bahkan melakukan pemerkosaan terhadap guru dan tenaga kesehatan dalam aksi aksi mereka.

"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," ujar Agus.

Siapa OPM dan KKB Papua?

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua ternyata memiliki perbedaan.

Hal ini dituturkan oleh tokoh pemuda Papua Ali Kabiay, seperti dilansir dari Tribunjateng.com (29/4/2021).

Ali Kabiay menuturkan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini sudah punah, sementara mereka yang melakukan tindak kekerasan di Papua adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pegunungan.

Sebagai catatan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah umum bagi gerakan pro-kemerdekaan Papua yang dipicu atas sikap pemerintah Indonesia sejak tahun 1963.

Muncul juga keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua yang dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Oleh TNI, TPN-OPM ini juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).

Sebagai gerakan separatis, OPM kerap dicap sebagai organisasi yang kerap melakukan aksi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan maksud jika ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas.

Lebih lanjut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar usai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/2/2023) mengatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris.

Menurutnya KKB Papua telah banyak merugikan masyarakat dengan berbagai tindakannya, seperti melakukan pembunuhan, dan merusak fasilitas publik.

“Jadi itu adalah sebuah tindakan aksi kekerasan, yang sudah sangat masuk delik tindak pidana terorisme,” ungkap dia.

Sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Dilansir dari laman Tribun-Papua.com (15/11/2021), Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1965. Tujuan berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah untuk mengakhiri pemerintahan Irian Jaya dan memisahkan diri dari Indonesia.

Mulanya OPM menempuh jalur diplomatik, serta mengadakan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, serta aksi militan yang kemudian berkembang menjadi konflik Papua.

Diketahui bahwa bendera Bintang Kejora menjadi simbol lain dari kesatuan Papua yang akan dikibarkan oleh kelompok separatis setiap tanggal 1 Desember yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua.

Adapun lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi sejak periode 1961 sampai pemerintahan di bawah Republik Indonesia dimulai pada Mei 1963.

Berlanjut pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Roemkorem dan Jacob Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.

Selanjutnya pada 26 Maret 1973, dibentuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Konflik strategi antara Seth Roemkorem dan Jacob Prai kemudian berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi yaitu PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem.

Sebelum pemisahan ini, TPN/OPM adalah satu di bawah kepemimpinan Seth Roemkorem sebagai Komandan OPM yang kemudian menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat dan Jacob Prai menjabat sebagai Ketua Senat.

Sejak 2012 melalui reformasi TPN, Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Sementara dilansir dari Tribun-Timur.com (22/6/2021), menurut peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), gerakan ini merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif. 

Sedangkan dari laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang diterbitkan 24 Agustus 2015 berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement menyebut organisasi ini 'terdiri dari faksi yang saling bersaing'.

Faksi ini terdiri dari tiga elemen yang salah satunya adalah kelompok bersenjata dengan kontrol teritori yang berbeda yaitu Timika, dataran tinggi, dan pantai utara.

Sebagian besar OPM bersenjata dan bermarkas di Papua, dan beberapa tinggal di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Awalnya terdapat tiga komando sayap militer OPM yaitu Goliath Tabuni, Puron Wenda, dan Richard Hans Yoweni.

Goliath Tabuni berbasis di Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya, yang dipandang sebagai komando sayap militer OPM paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai dan Mimika.

Puron Wenda yang berbasis di Lanny Jaya sebagai komando sayap militer OPM yangmemisahkan diri dari Goliath sekitar tahun 2010.

Richard Hans Yoweni yang berbasis di Papua New Guinea sebagai sebagai komando sayap militer OPM yang memiliki pengaruh kuat di sepanjang Pantai Utara.

Setelah itu muncul sosok Kelly Kwalik sebagai pimpinan OPM di Mimika yang kemudian tewas dalam penyergapan polisi pada 2009. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS