Marak Penangkapan Ikan Ilegal, Nelayan di Manggarai Barat Mengadu ke DPRD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Sejumlah nelayan dari Kampung Soknar, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat, untuk mengadukan nasib mereka ke anggota dewan.

Para nelayan itu mengeluhkan maraknya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Labuan Bajo-Taman Nasional Komodo, yang dilakukan nelayan dari luar Labuan Bajo.

"Nelayan luar daerah menggunakan alat tangkap seperti pukat cincin yang merusak terumbu karang. Kami sudah tidak tahan lagi melihat laut yang rusak. Pukat cincin bukan hanya mencuri ikan kami, tapi juga menghancurkan masa depan laut Manggarai Barat," kata Gunawan, salah satu perwakilan nelayan di hadapan anggota dewan, Rabu 22 Januari 2025.

Ia menambahkan, jika praktik tersebut terus dibiarkan akan berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan sumber daya perikanan di Manggarai Barat. Dan secara langsung berdampak pada hasil tangkapan nelayan lokal.

"Hasil tangkapan kami terus menurun. Kami kesulitan memberi makan keluarga, apalagi untuk biaya pendidikan anak-anak. Kami butuh perhatian dan tindakan segera dari pemerintah," katanya.

Para nelayan meminta DPRD bersama pihak terkait segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan praktik ilegal ini.

Baca juga: Anggota DPRD Manggarai Barat Geram Tenaga Harian Lepas Diberhentikan Lalu Angkat yang Baru

"Kami tidak ingin hanya janji. Kami ingin tindakan nyata, agar laut Manggarai Barat kembali seperti dulu, kaya dan penuh kehidupan," tambahnya.

Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi II Yopi Widyanti, mengatakan pihaknya akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi dan pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. Selain itu, kunjungan langsung ke kampung-kampung nelayan untuk melihat kondisi di lapangan.

"Ini langkah awal kita. Kami ingin memastikan masalah ini ditangani dari akar permasalahannya. Kami sangat menghargai keberanian bapak-bapak semua. Saya pastikan DPRD akan mendalami masalah ini. Kita tidak akan tinggal diam," kata Yopi.

Kanisius Jehabut, anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Gerindra menambahkan, tantangan utama adalah bagaimana memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif. Selain regulasi, pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperkuat.

"Kalau hanya aturan, tanpa pengawasan yang ketat, percuma. Kami ingin pemerintah serius melindungi laut kita," tegasnya.

Baca juga: Beni Nurdin Diusulkan Jadi Ketua DPRD Manggarai Barat 

Dengan begitu diharapkan akan membawa perubahan nyata, baik bagi kesejahteraan masyarakat lokal maupun keberlanjutan ekosistem laut Manggarai Barat. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS