Tak Hanya Agunan dan SKU, KUR 2025 Juga Nyasar Riwayat Kredit, Pembayaran BPJS, Listrik hingga Pajak

POS-KUPANG.COM - Informasi penting untuk para pelaku UMKM yang akan menambah modal usaha melalui KUR 2025. 

Tak seperti KUR 2024 yang hanya agunan dan Surat Keterangan Usaha ( SKU ) yang dicek, pada KUR 2025, Riwayat Kredit, Riwayat Pembayaran BPJS, Rekening listrik hingga Pajak akan jadi sasaran survey lembaga penyalur KUR.

Hal itu lantaran skema penyaluran KUR 2025 yang berbeda dengan KUR 2024.

Pengecekan Riwayat Bayar Listrik, BPJS hingga Perpajakan tersebut berkaitan dengan Penrapan Skema Credir Scoring dalam Penyaluran KUR 2025.

Baca juga: INFO KUR 2025:Mentan Amran Pastikan Petani Bisa dapat Pinjaman Rp 100 Jut dari Himbara Tanpa Jaminan

Kepastian tentang penerapan skema penyaluran KUR 2025 menggunakan Credit Scoring disampaikan Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius

 Artinya skema baru itu akan dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Yulius mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa bank BUMN, seperti BRI dan Bank Mandiri.

"Saat ini memang masih uji coba. Mungkin di antaranya ada BRI, Mandiri yang sedang uji coba. Tetapi kita belum mencapai keseluruhan. Tetapi beberapa aja yang (memiliki) 72 ribu nasabah, sebagai pilot project, termasuk BRI. Target berlaku tahun depan," kata dia dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Untuk target berlakunya credit scoring pada 2025, Yulius mengatakan Kemenkop UKM telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemenko Bidang Perekonomian.

"Responnya positif. Pilot project sekarang ada di 3 bank, hasilnya nanti akan cukup mewakili untuk memulai kegiatan ini. Nantinya pinjaman ini akan dibuat konsorsium untuk menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana," jelasnya.

Baca juga: Kabar Gembira untuk Petani,Kementan Pastikan Himbara Siapkan Rp 300 triliun KUR 2025 untuk Pertanian

Sebagai informasi, Credit scoring merupakan sistem penilaian bagi pelaku usaha atau UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman atau KUR tanpa harus menyertakan agunan atau jaminan kepada penyalur kredit.

Ketentuan penyaluran KUR dengan skema credit scoring yakni lembaga keuangan atau perbankan bisa mengecek data UMKM di luar dari agunan.

Dia mencontohkan seperti dengan melihat data telekomunikasi, jaminan sosial seperti BPJS, data pembayaran listrik, data pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan. (*)

ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS