Debitur Baru KUR 2024 Tumbuh 107,65 Persen atau 2,52 Juta orang dari Target 2,34 Juta debitur

Angka ini tumbuh sebesar 7,8 persen (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.  Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8 Persen dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong  pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

Syarat Pengajuan KUR 2025 diprediksi berubah.

Hal itu lantaran skema penyaluran KUR 2025 berubah.

Pemerintah secara resmi menetapkan penyaluran KUR 2025 akan menggunakan Skema Innovative Credit Scoring. 

Skema Penyaluran UR 2025 itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidan Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, 23 Desember 2024.

Lalu Apa itu Innovative Credit Scoring ( ICS )

Innovtive Credit scoring adalah metode yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit seseorang atau perusahaan. Metode ini menghasilkan skor numerik yang didapatkan dari analisis data keuangan dan perilaku peminjam. Skor ini digunakan untuk menentukan apakah peminjam layak mendapatkan kredit, limit kredit yang akan diberikan, dan suku bunga yang sesuai.

Berikut Kriteria Calon Nasabah KUR 2025 dengan Skema Innovative Credit Scoring:

Pekerjaan
Usia
Status perkawinan
Masa kerja
Jabatan
Riwayat transaksi, seperti riwayat kepemilikan kredit sebelumnya, beban kredit yang sedang dimiliki, dan kecenderungan untuk menunggak pembayaran.

Untuk meningkatkan skor kredit, Anda bisa:  
Tidak telat membayar tagihan secara berkala
Mengelola keuangan agar dapat membayar semua tagihan tepat waktu
Membuat notifikasi jatuh tempo
Membayar tagihan dengan pembayaran otomatis dari akun bank
Nilai skor kredit yang baik dapat membantu Anda mengajukan kredit dengan lancar. Beberapa kategori skor kredit adalah: Fair: 580-669, Baik: 670-739, Sangat bagus: 740-799, Luar biasa: 800-850.

Rapat koordinasi kali ini juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR, antara lain:

1) Penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/ lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

2) Menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025;

3) Menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan;

4) Rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses;