Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, PKB dan Golkar Setuju, Ganjar Pranowo Minta Dikaji Dulu

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. 

Menurut Prabowo, sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," ucap Prabowo.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?" imbuhnya.

Prabowo kemudian menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujar Prabowo.

"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," tambahnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD

Menyikapi usulan Prabowo itu, sejumlah partai menyatakan setuju. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya sepakat dengan ide dan gagasan yang disampaikan Prabowo untuk memperbaiki sistem politik Indonesia.

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil, kepada wartawan Jumat (13/12).

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, sebenarnya apa yang disampaikan Prabowo itu sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik.

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ujar Gus Jazil.

Satu di antaranya terkait pemilihan gubernur yang cukup dipilih oleh DPRD. Selama ini, kata Gus Jazil, pihaknya mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota.

Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD. "Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ucapnya.

PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada pemilihan presiden.

"Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dulu baru kemudian pilpres," paparnya.

Senada dengan PKB, Partai Golkar juga setuju dengan usulan Prabowo itu.

"Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pemilukada," kata Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, usai acara puncak perayaan HUT ke-60 Tahun Partai Golkar, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam. 

Sarmuji mengatakan pihaknya butuh waktu untuk menyusun kajian mengenai perubahan sistem politik di Indonesia. Namun, Golkar setuju bahwa pilkada langsung yang diterapkan saat ini memerlukan biaya tinggi.

"Ketua Umum Partai Golkar sudah menginisiasi dan menyuarakan. Kalau Pak Prabowo tadi bahkan sampai berkomentar, Pak Presiden di arahannya ini kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini karena banyaknya ketua umum partai," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Subianto Nyaman Bersama Golkar: Saya Juga Nyaman, Ada Mba Puan di Sini

"Artinya sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama kerisauan bersama," tandasnya.

Sedangkan Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, meminta usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, ke DPRD perlu dikaji secara mendalam.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Ganjar menjelaskan, sistem Pilkada secara langsung yang diterapkan saat ini sebelumnya diadopsi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD.

"Dulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan," ujarnya.

Karenanya, dia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan terkait perubahan sistem pemilihan.

"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," ucap Ganjar.

Menurut Ganjar, apapun sistem yang dipilih, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas pemangku kepentingan dan penegakan aturan.

"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait isu tersebut di internal PDIP. "Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDIP tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," tegasnya. (tribun network/igm/mam/frs/dod)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS