Budiman Sudjatmiko: Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Bisa Dihilangkan Dalam 2 Tahun

POS-KUPANG.COM – Budiman Sudjatmiko, kader PDIP yang memilih pindah ke Partai Gerindra, angkat bicara tentang kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sosok yang kini dipercayakan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) itu membeberkan komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di tanah air.

Dikatakannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini sudah memasang target kemiskinan ekstrem akan ditekan hingga 0 persen atau dihilangkan hanya adalam dua tahun anggaran. Jadi pada tahun 2026 kemiskinan ekstrem sudah 0 persen. 

Saat ini, katanya, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 0,8 persen. Sementara dalam 2 tahun ke depan, angka itu ditekan hingga nihil. 

"Kalau target Pak Prabowo dalam 2 tahun ke depan harus hilang kemiskinan ekstrem. Tahun 2026 kemiskinan ekstrem harus 0 persen. Sekarang sudah 0,8. Memang pada era Pak Jokowi sangat berhasil melakukan penanganan kemiskinan ekstrem sehingga tinggal 0,8," ujar Budiman dalam acara "On Point With Adisty" Kompas TV, sebagaimana dilansir pada Sabtu 7 Desember 2024. 

"Tinggal diturunkan saja dalam 2 tahun kita harus 0," lanjutnya. 

Sementara itu, untuk angka kemiskinan di Indonesia menurut Budiman saat ini masih 9 persen. Sehingga pemerintah mendorong angka kemiskinan bisa turun menjadi 5 persen pada 2029. 

Budiman lantas menjelaskan, kemiskinan disebut ekstrem apabila ada kondisi di mana warga mengalami berbagai keterbatasan dalam kehidupan. 

"Mereka yang memang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan mental, mungkin orang-orang yang memang sudah tua, atau juga difabel yang tidak bisa lagi bekerja jadi apapun misalnya," ungkap Budiman. 

"Kemudian mereka tidak ada skill segala macam, tidak ada sandaran sosial, tidak ada sandaran keluarga, lalu longkungan sosial tidak mendukung itu," tuturnya. 

Oleh karenanya, BP Taskin mendorong agar warga yang mengalami kemiskinan ekstrem bisa mendapatkan kondisi hidup lebih baik.

 Bukan dengan terus-menerus mendapatkan bantuan sosial (bansos), tetapi warga miskin ekstrem bisa diikutkan dalam ekosistem usaha atau bekerja di sektor industri "Itu menjadi skema kita," kata Budiman. 

Dalam penjelasannya, Budiman juga mengungkapkan, total anggaran untuk program pengentasan kemiskinan pada 2025 mencapai Rp 560 triliun. 

Jumlah tersebut merupakan total untuk berbagai program perlindungan sosial serta subsidi bagi warga. 

Baca juga: Keterlibatan Jokowi dan Prabowo Tak Bawa Pengaruh Signifikan di Pilkada Jakarta 2024

Baca juga: Faktor Anies Baswedan, Penentu Kemenangan Pramono Anung – Rano Karno di Jakarta 

Adapun program pengentasan kemiskinan ditangani oleh 27 kementerian. Namun, agar pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan penyusunan data tunggal penanggulangan kemiskinan. 

Data yang nantinya bakal dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) itu rencananya bisa digunakan awal Januari 2025. Nantinya akan dibuat aturan agar kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih bisa memakai data tunggal pengentasan kemiskinan tersebut. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS