Breaking News
Jumat, 17 April 2026

Berita NTT

Kader Hijau Muhamadiyah Gugah Ormas Keagamaan Tolak Pemberian Tambang Pemerintah

Dengan begitu maka ada gerakan bersama dalam menyikapi persoalan sosial ekologis yang kerap memberi dampak nyata.

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Deklarasi peserta diskusi festival Ibu Bumi Menggugat yang diselenggarakan Kader Hijau Muhamadiyah di Kupang. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Kader Hijau Muhamadiyah menggugah para pimpinan dari ormas keagamaan agar menolak pemberian izin pengelolaan tambang dari pemerintah. 

Presidium Kader Hijau Muhamadiyah Fahmi Ahmad Fauzan mengatakan, pihaknya menyelenggarakan Festival Ibu Bumi Menggugat dengan tema Ta'awun untuk keadilan ekologi di aula hotel Greenia Kota Kupang, Selasa 3 Desember 2024.

"Kegiatan ini merespons persoalan sosial ekologis di luar maupun di Kupang," kata dia, Selasa. 

Dia mengatakan, momentum itu adalah salah satu upaya untuk menyuarakan mengenai PP 25 tahun 2024 mengenai izin pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. 

Pemberian izin itu dinilai mencederai anak muda Muhamadiyah yang selama ini bergerak di isu lingkungan.

Dalam kegiatan itu juga menyoroti mengenai gejolak proyek geothermal di Manggarai dan penolakan tambang di Mollo Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Kondisi itu ingin diramu dan dikaitkan dengan pemberian izin ke ormas keagamaan. Festival itu, kata Fauzan, bertujuan agar merangsang kembali berbagai masalah ekologis di NTT. Paling tidak ada pengayaan pengetahuan bagi komunitas dan organisasi yang konsen terhadap hal itu. 

Dengan begitu maka ada gerakan bersama dalam menyikapi persoalan sosial ekologis yang kerap memberi dampak nyata.

Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai peralihan status di Mutis Timau yang disinyalir akan diduduki bisnis. 

Fauzan berkata, selain diskusi dilanjutkan dengan deklarasi bersama. Agenda itu ingin memperkuat kembali gerakan menolak pembangunan geothermal di Flores dan menolak PP 25 tahun 2025.

"Memang kita bikin setting seperti itu kegiatan berdekatan dengan Tanwir. Harapannya semoga bapak-bapak di Muhamadiyah mendengar suara kita lagi. Kita crosscheck kembali apakah sudah benar kita menerima tambang. Kita gugah kembali pimpinan Muhamadiyah menolak atau menerima izin tambang pemerintah," ujarnya. 

Persoalan sosial ekologis itu, menurut dia, juga memberi efek ke perempuan. Sebab, kelompok itu paling rentan dari kegiatan tambang. Sehingga festival ini pun menghadirkan perempuan agar memperkuat gerakan. 

"Pastinya Muhamadiyah sudah bergerak di lingkungan. Nah, harapannya kita kembali lagi, fokus lagi ke gerakan lingkungan. Jangan masuk pada jebakan, dan malah menjadi aktor pengrusak lingkungan," kata dia. 

Ada 5 tuntutan yang mereka deklarasikan saat itu. Tuntutan ini dibacakan oleh Fauzan lalu diikuti para peserta lainnya. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved