GAMKI Cabang Alor Silaturahmi dengan Ketua DPRD Alor, Ini yang Dibahas

POS-KUPANG.COM -- Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Alor melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Buche Brikmar, untuk membahas sejumlah agenda organisasi serta isu penting terkait pelaksanaan Pilkada damai dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Alor menyampaikan kronologi temuan mengenai keterlibatan sejumlah kepala dinas dalam percakapan di grup WhatsApp yang diduga memiliki muatan politik pada Paslon tertentu. 

Menurut Buche Brikmar, ia telah menerima laporan langsung terkait percakapan tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN selama proses Pilkada. 

Dia meminta para kepala dinas untuk menghentikan aktivitas yang berbau politik praktis dan menyerukan Penjabat Bupati serta Sekretaris Daerah agar mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Buche yang juga sebagai Ketua DPC PKB Alor ini menegaskan, temuan ini akan diteruskan ke pihak yang berwenang, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah daerah, untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat mencederai proses demokrasi. 

Ia berharap langkah ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh ASN agar tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sekertaris Cabang GAMKI Cabang Alor, Ronald Sir, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan dukungan penuh kepada Ketua DPRD dalam menindaklanjuti temuan terkait pelanggaran netralitas ASN.

Ia menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu pilar utama untuk menjaga demokrasi yang bermartabat.

“Kami sepakat bahwa ASN harus menahan diri dan tidak terlibat dalam proses politik praktis selama Pilkada. Hal ini penting untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan bebas dari intervensi yang merugikan,” ujar Ronal.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Termandat Alboin Selly juga menekankan bahwa GAMKI Cabang Alor akan terus memantau dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah terkait isu-isu yang berpotensi mengganggu integritas demokrasi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.
“Netralitas ASN bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kami mendukung penuh langkah Ketua DPRD dan berharap semua pihak mematuhi aturan yang ada,” tambahnya.

Selain membahas netralitas ASN, GAMKI juga menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan Pilkada yang damai dan bebas dari intimidasi. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan, untuk ikut serta menciptakan suasana kondusif selama proses Pilkada mulai dari pemungutan suara, perhitungan atau rekapitulasi sampai pada pengumuman oleh penyelenggara dalam hal ini KPU.

“Pilkada adalah momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik. Kami ingin memastikan bahwa proses ini berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa tekanan. Kami juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat,” ujar Alboin Selly.

Saat itu Buche Brikmar menyambut baik dukungan dan masukan dari GAMKI.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa Pilkada di Kabupaten Alor berlangsung dengan aman dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

“Saya mengapresiasi sikap GAMKI yang selalu berkomitmen untuk mendukung demokrasi yang sehat. Kami di DPRD akan berupaya maksimal untuk menjaga netralitas ASN dan mendorong semua pihak untuk menjalankan peran masing-masing secara profesional,” ujar Paulus Buche Brikmar.

Baca juga: DPRD Alor Sebut Pemerintah Pusat Teledor Tidak Tempatkan Kantor Bea dan Cukai di Alor