WALHI NTT, Catatan dari Debat Publik Calon Gubernur NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- KPU NTT dan Kegagalan Mengangkat Problem Akut  Lingkungan Hidup di NTT
Masa Kampanye Cagub-Cawagub, Cabub-Cawabup dan Cawalkot telah berakhir pada 23 November kemarin.

Sebagai organisasi lingkungan hidup, WALHI NTT telah mengikuti debat Calon Gubernur NTT yang diadakan sebanyak tiga kali.

Termasuk debat terakhir pada 20 November 2024. Dalam pandangan WALHI NTT, KPU selaku penyelenggara debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur gagal membaca realitas krisis lingkungan hidup, konflik agrarian dan kriminalisasi rakyat/pejuang lingkungan hidup.

KPU juga seperti tidak peka pada persoalan krisis pangan, aiar dan energi bersih di NTT. 

Sebagai penyelenggara, KPU sebenarnya punya peluang untuk mengakselerasi isu lingkungan hidup di NTT yang merupakan bagian yang integral dalam dinamika Pembangunan.

KPU tidak mampu membaca bahwa semua urusan Pembangunan di NTT berjalan di atas lingkungan hidup.

Misalnya, mengangkat isu pariwisata tentu juga harus membicarakan residu dan atau dampak negatif dari pariwisata juga. Limbah dan sampah yang makin mebludak misalnya. Konflik ruang penghidupan antara nelayan dan investor, contoh lainnya. 

NTT sebagai propinsi kepulauan yang memiliki kerentanan bencana yang tinggi juga gagal dieksplorasi oleh KPU dalam sesi debat.

KPU terlihat sangat ekonomisentris hingga mengabaikan elemen krusial tentang problem problem lingkungan hidup di NTT.

Pertanyaan pertanyaan yang diajukan atau dihasilkan para panelis cenderung normatif dan selalu dominan dengan pikiran ekonomisentris.

Ketidakberpihakan KPU NTT pada isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam justru sedikit terselamatkan dengan dinamika para calon gubernur dalam sesi tanya jawab. Dinamika terkait kasus konflik sumber daya alam Geothermal misalnya.

Baca juga: Ketua KPU NTT Minta Para Paslon Serahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Bahkan KPU pun seperti abai bahwa tingginya impor sektor konsumsi yang tinggi di NTT, salahsatunya diakibatkan oleh krisis lingkungan dan buruknya tata kuasa dan tata Kelola sumber daya alam.

“ KPU NTT seolah olah menggelar debat tanpa pengetahuan tentang hampir seluruh statistik ekonomi rakyat NTT ditunjang oleh keberadaan daya dukung lingkungan atau sumber daya alam,” ungkap Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, Direktur WALHI NTT. Umbu Wulang menambahkan bahwa ketidakseriusan KPU pada problem problem mendasar rakyat NTT terlihat dari tidaknya adanya konsep urusan pemulihan ekologis di NTT dalam tema maupun sub tema debat. 
Dampaknya menurut Umbu Wulang, rakyat NTT dirugikan karena tidak dapat mengetahui janji atau program program pemulihan ekologis yang akan dikerjakan para calon Gubernur bila kelak terpilih.

“Karena abainya KPU, rakyat NTT seperti memilih Kucing dalam karung untuk problem problem konflik sumber daya alam dan pemulihan lingkungan hidup di NTT,” tambah Umbu Wulang. Bahkan masa masa debat juga bersamaan dengan penyelenggaraan COP perubahan iklim ke 29 pada November 2024 di Baku, Azerbaijan. 

Padahal kalau KPU dapat memaksimalkan perannya, rakyat dapat secara gamblang mengetahui rencana rencana para Cagub-Cawagub terkait kebencanaan, perubahan iklim, konflik agrarian/sumber daya alam, kriminalisasi rakyat kecil, pemulihan lingkungan hidup, kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam, Sumber daya manusia yang kapabel/ahli dengan berbagai potensi dan problem sumber daya alam di NTT.