Walhi NTT bersama Aksi NTT  Gelar Dialog Multi Pihak untuk Atasi Ketimpangan Ekonomi dan Gender

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Dalam mengatasi dan memberantas ketimpangan ekonomi dan gender di NTT, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT bersama Aksi "for gender, social, and ecological justice" menyelenggarakan dialog multipihak.

Dialog itu mengusung tema "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelola dan Penguasaan Lahan Pertanian dan Pesisir untuk Mengatasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di NTT" yang berlangsung di Hotel Sahid T-More Kupang, Rabu 20 November 2024.

Perwakilan Aksi, Risma mengatakan, dialog yang dilakukan tersebut bertujuan untuk saling bertemu pandangan dari para perempuan yang saat ini mengalami kemiskinan.

"Ada beberapa yang menyebabkan kemiskinan yaitu karena kebijakan dam proyek yang membuat mereka tidak mendapatkan akses atas sumber daya," kata Risma.

Dari hasil diskusi tersebut, kata Risma, semua pihak mengatakan bahwa NTT adalah wilayah yang secara sumber daya alamnya tersedia. Artinya, masyarakat yang ada di NTT sebenarnya sejahtera karena ada berbagai potensi ekonomi yang ada.

"Faktanya, kemiskinan yang terjadi di masyarakat NTT saat ini, kalau dilihat dalam statistik itu urutan ketiga di Indonesia," katanya.

Menurut Risma, salah satu penyebab NTT miskin adalah sumber daya alam yang harusnya mensejahterakan masyarakat, kaum perempuan dan komunitas-komunitas dikuasai oleh para penguasa (orang kaya) yang sebenarnya tinggal di luar wilayah NTT.

Baca juga: Perubahan Status Taman Nasional Mutis Timau, WALHI NTT: Belajar dari TN Komodo

"Kita lihag saja, perputaran uang tidak terjadi di Kupang karena yang dihasilkan itu dibawa keluar NTT, itu karena pemerintah yang tidak melindungi sumber daya alam yang ada. Lewat kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan tidak diperhatikan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamhu Paranggi mengatakan, diskusi tersebut berangkat dari berbagai kebijakan pemerintah yang belum responsif terkait dengan sumber daya alam di NTT

"Dalam berbagai kebijakan itu, perempuan nelayan tidak masuk dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan kebijakan paguyuban dan komunitas nelayan perempuan," kata Umbu.

Menurut dia, sebenarnya, pada kenyataannya perempuan nelayan juga turut dalam mendukung perekonomin keluarga.

"Dalam konteks tata kuasa agraria di NTT, patriarki menjadi acuan, hampir semua tata kuasa lahan atas nama laki-laki. Secara umum banyak dikuasai laki-laki. Dengan demikian, fakta-fakta ini yang mendorong kami untuk menggelar diskusi ini," tuturnya.

Baca juga: WALHI NTT Gelar Diskusi Publik, Soroti Masalah Sampah 

Dia menegaskan, pemerintah harus jauh lebih peka terhadap kedaukatan, kemandiriaan, ketahanan pangan yang tidak lepas dari urgensi perempuan dalam urusan kehidupan bersama di NTT. (cr20)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS