Pilkada Serentak

Bawaslu NTT Identifikasi Ribuan TPS Rawan untuk Pemilu 2024

Variabel kerawanan meliputi penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas, logistik, lokasi TPS, serta jaringan listrik da

Penulis: Ray Rebon | Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/HO
Ketua Bawaslu NTT saat memimpin Rapat Koordinasi bersama stakeholder 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan pemetaan kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024

"Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, hambatan, dan pelanggaran pada hari pemungutan suara," kata Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da P. Sarmento, Jumat 22 November 2024.

Menurut dia identifikasi ini dilakukan berdasarkan delapan variabel dan 28 indikator, yang diambil dari 3.442 kelurahan atau desa di 22 kabupaten/kota selama 10-15 November 2024. 

Variabel kerawanan meliputi penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas, logistik, lokasi TPS, serta jaringan listrik dan internet.

Bawaslu mencatat lima indikator kerawanan yang paling banyak terjadi, yaitu; pertama, TPS dengan pemilih disabilitas terdaftar di DPT (4.143 TPS), kedua, TPS dengan pemilih DPT tidak memenuhi syarat (2.313 TPS), ketiga, TPS dengan kendala jaringan internet (1.542 TPS), keempat, TPS dengan penyelenggara pemilu di luar domisili (1.309 TPS) dan kelima, TPS dengan pemilih pindahan (DPTb) (1.224 TPS).

Sebelas indikator lainnya, kata dia meski jumlahnya lebih sedikit, tetap menjadi perhatian. Misalnya, kendala listrik di 973 TPS, sulitnya akses geografis di 303 TPS, dan intimidasi penyelenggara di 145 TPS.

Selain itu, beberapa TPS memiliki riwayat kekurangan logistik, keterlambatan pendistribusian, hingga kerusakan logistik.

Empat indikator lain, lanjut dia meskipun jarang, tetap dianggap krusial. Di antaranya, 80 TPS berada dekat rumah pasangan calon atau posko kampanye, 71 TPS rawan politisasi SARA, dan 54 TPS di wilayah rawan konflik.

Ia menegaskan pentingnya mitigasi terhadap seluruh potensi kerawanan ini guna memastikan kelancaran dan integritas proses pemilu. Seluruh pihak, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, diharapkan bekerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk pelanggaran dan gangguan di lapangan.

"Dengan pemetaan ini, kami berharap dapat meminimalkan potensi masalah dan menciptakan pemilu yang aman dan berkualitas," tutupnya. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved