Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Wapres Gibran Tekankan Penanganan Komprehensif 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki masih berlangsung hingga hari Selasa (12/11). Lebih dari 11 ribu warga Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengungsi ke beberapa titik pengungsian. Situasi tersebut mendapatkan perhatian khusus Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Wapres Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah hadir dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Hal tersebut disampaikannya saat Wapres memimpin rapat koordinasi di Kantor BNPB, Selasa (12/11).

Saat memberikan arahan, Wapres menegaskan perlunya perencanaan yang matang, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Wapres mencontohkan pada persediaan bantuan logistik, masalah kesehatan para warga terdampak, penanganan khusus pada kelompok prioritas, seperti balita, ibu hamil, lansia dan ibu menyusui, serta antisipasi terhadap potensi terjadinya banjir lahar. 

“Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini,” ujar Wapres. 

Di samping itu, Wapres Gibran juga menggarisbawahi pentingnya kesamaan data antarpemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Wapres menyampaikan, hasil koordinasi para menteri dan kepala lembaga terkait ini akan dilaporkan kepada Presiden. 

“Untuk selanjutnya, hasil rapat akan kita laporkan ke Pak Prabowo,” tutur Wapres.

Wapres pun meminta, seluruh upaya maksimal dikerahkan untuk keselamatan warga dan hasil berkala akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Melalui dukungan penuh dari pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh kementerian terkait, Wapres berharap seluruh langkah penanganan ini dapat terlaksana secara efektif dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Sementara itu, saat konferensi pers, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, BNPB terus membantu penanganan warga terdampak, khususnya di pos pengungsian yang tersebar di beberapa kecamatan. 

“Bapak Wapres mengarahkan untuk membedakan tempat pengungsian antara yang umum, lansia, hamil, menyusui, dan anak anak, supaya pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasarnya tepat,” tambah Suharyanto. 

Kepala BNPB memastikan, per hari ini belum ada keluhan terkait pelayanan kebutuhan dasar, makan, minum, air bersih. Meski demikian, BNPB akan terus melengkapi fasilitas dasar di pos pengungsian, seperti MCK. 

Jajaran menteri dan kepala badan terkait yang hadir membahas fokus pada langkah-langkah cepat untuk memastikan masyarakat terdampak merasakan kehadiran pemerintah dalam masa kedaruratan ini.

Hadir dalam rapat ini di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan Geologi M. Wafid.