Penumpang Lolos Tanpa Tiket, Insa NTT Minta APH Berantas Mafia Pelabuhan

“Calo-calo ini menyampaikan bahwa ini adalah biaya administrasi. Biaya admin dari mana Rp. 120.000?. Biaya admin itu cuma Rp. 2.500 rupiah. Kalau mobil saja sudah begitu, bagaimana dengan masyarakat lain,” cetus Yusak.

Yusak meminta agar APH baik dari Kepolisian, Kejaksaan bahkan KPK memberikan atensi pada dugaan ini. Jangan sampai saat terjadi kecelakaan baru mulai mawas dan sadar akan hal ini. 

“Saat keadaan normal tidak ada yang memperhatikan ini. Saya berteriak karena saya pihak swasta. Pihak swasta pasti berteriak ketika kami rugi. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami membutuhkan bantuan dari semua pihak dari APH dan pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, dsn Kabupaten Kupang. Pelabuhan itu adalah cerminan dari suatu daerah,” ucapnya.

Menindaklanjuti temuan ini, INSA NTT telah bersurat resmi pada Kapolda NTT. Yusak juga telah bertemu dan berkoordinasi dengan Dirkrimsus, Dirpolair, Wadanlantamal, dan pihak ASDP. Dia juga mengapresiasi APH yang bergerak cepat merespon aduan tersebut.

“Saya minta Kapolda, Kajati tolong merespon hal ini. Mafia di pelabuhan harus diberantas secara tuntas. Saya juga beberapa waktu lalu bersama KPK menyelesaikan persoalan di pelabuhan Pelindo. Saya juga akan bersuara secara resmi ke KPK tentang hal ini, karena tidak mungkin investasi dalam satu daerah akan bertambah ketika terjadi praktek yang merugikan negara,” ujarnya.

Dia juga meminta masyarakat agar melaporkan praktek mafia tersebut.

“Saya juga meminta masyarakat agar jangan segan melapor ke kami. Jangan segan memberikan informasi, foto oknum dan orangnya. Jika itu dari petugas kami saya akan proses hukum. Kalau itu dari manajemen kami pasti saya akan proses hukum. Saya tidak mentolerir apapun,” tegasnya.

Keluhan-keluhan ini tambah Yusak jangan sampai membuat pihak swasta dipersulit operasional di pelabuhan.

“Jangan sampai keluhan dari pengusaha seperti kami, akan disulitkan operasionalnya di pelabuhan. Kami Insa NTT siap menjadi garda terdepan memerangi praktek seperti ini. Kami bergerak atas kepentingan negara dan masyarakat kami. Kami yakin pasti kami akan didukung penuh,” pungkasnya. (cr19).

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS