Optimisme Menggapai Indonesia Emas 2045 Lewat Membangun Desa

POS-KUPANG.COM - Pujian demi pujian memenuhi ruang rapat Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (7/11) usai para wakil rakyat di dalamnya menyaksikan paparan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ( Mendes PDT ) Yandri Susanto. 

Pada kesempatan tersebut, Yandri memaparkan beragam hal terkait dengan desa, mulai dari kunjungan kerja perdananya sebagai Menteri Desa, juga rencana aksi Kemendes PDT sebagai langkah mewujudkan visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, hingga isu strategis di desa yang perlu segera ditindak. 

Paparan mengenai kunjungan kerja perdana hingga kunjungan-kunjungan kerja berikutnya dari Yandri sebagai Menteri Desa meninggalkan kesan mendalam bagi para anggota Komisi V DPR. 

Seperti disampaikan Ketua Komisi V Lasarus, belanja masalah yang menjadi fokus dalam kunjungan kerja Yandri dinilai Komisi V sebagai langkah efektif dalam membenahi beragam persoalan di desa-desa. 

Kegiatan “menginap di desa” di tengah kunjungan kerja Yandri pun tidak luput mengundang kagum Komisi V DPR.

Sebagai kepanjangan tangan Presiden Prabowo, Yandri menyampaikan dirinya senantiasa meluangkan waktu untuk melewati malam di desa, baik di rumah penduduk maupun ketua RT, RW, atau kepala desa di tengah-tengah kunjungan kerjanya ke suatu daerah.

Dalam kesempatan itu, Yandri dapat mendengar dan melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat setempat secara lebih mendetail. 

Seperti saat ia mengunjungi Desa Kembangbelor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Senin (4/11), Yandri dapat mengetahui bahwa desa itu merupakan desa yang sukses mengembangkan potensinya.

Lanskap alam berupa hutan pinus berhasil diolah oleh masyarakat desa setempat menjadi wisata Camping Ground Bernah De Vallei. Akan tetapi, kata Yandri, istimewanya mereka mengolah desanya menjadi desa wisata tanpa menggunakan APBN/APBD ataupun dana desa.

Mereka menggunakan uang patungan dari seluruh kepala warga. Melihat itu, Yandri mengakui bahwa dana desa memang belum cukup untuk mengoptimalkan pemajuan desa.

Oleh karena itu, usai kunjungan kerjanya, Yandri berkomitmen akan mendorong pelibatan beragam pihak dalam membangun desa, seperti masyarakat ataupun pihak swasta melalui dana CSR.

Lalu, saat kunjungannya ke Desa Ngoran di Blitar, Jawa Timur, Yandri menyaksikan potensi besar desa tersebut dalam mengolah sumber dayanya.

Mereka mampu mengolah kulit sapi menjadi Kendang Jimbe untuk diekspor ke Tiongkok, bahkan mampu menghasilkan nilai ekspor yang mencapai Rp17,5 miliar per tahun.

Keberhasilan Desa Ngoran itu ternyata tidak luput dari dukungan pihak swasta, yakni Astra International. Dari hal itu, Yandri semakin meyakini mendorong swasta untuk terlibat membangun desa mampu mempercepat kemajuan pembangunan desa.

Pada akhirnya, kata dia menambahkan, perekonomian masyarakat pun akan mampu semakin tumbuh dan mampu membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen lalu menyandang status sebagai negara maju. 

Usai mendengar penjelasan Yandri, menurut Lasarus, mendekat kepada warga desa merupakan hal utama yang memang perlu dilakukan oleh Yandri untuk benar-benar mengetahui hal yang dibutuhkan oleh desa.

Setelah itu, Yandri dapat merancang kebijakan ataupun program strategis yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut. 

Dalam kunjungan kerja dan belanja masalah yang dilakukannya, Yandri mengetahui sejumlah persoalan yang masih dihadapi desa, seperti pengembangan potensi desa yang belum maksimal hingga peran penting inovasi melalui pemanfaatan teknologi yang masih perlu dikembangkan. 

Untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ditemuinya itu sekaligus mewujudkan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto terkait dengan pembangunan desa, Yandri lantas merancang 10 rencana aksi Kemendes PDT.

Sepuluh Rencana Aksi Kemendes PDT

Program BUMDes Pendukung Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis. Dalam program ini, Kemendes akan menggerakkan BUMDes untuk berperan dalam budidaya dan konsolidasi petani, pekebun, serta nelayan, sekaligus mengelola lumbung pangan desa dan menyediakan makanan bergizi gratis.

Program Desa Ekspor. Pada program ini, Kemendes mendorong desa untuk memiliki produk unggulan berskala ekspor, yang dikelola oleh BUMDes.

Program Pemuda Pelopor Desa. Dalam rangka mengelola bonus demografi, Kemendes PDT akan memberdayakan pemuda desa melalui program pengembangan olahraga, pelatihan vokasi, dan magang di perusahaan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Program Konsolidasi Program Kementerian/Lembaga Masuk Desa. Kemendes PDT akan mengonsolidasikan berbagai program sektoral dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masuk ke desa, dengan tujuan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Program Desa Swasembada Energi. Yandri menyoroti pentingnya desa untuk mandiri dalam penyediaan energi, mengingat masih ada 3.246 desa yang belum berlistrik. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap desa dapat memenuhi kebutuhan energi secara mandiri.

Program Desa Swasembada Air dan Desa Berketahanan Iklim. Kemendes juga akan mendukung desa untuk memenuhi kebutuhan air dan mengatasi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Program Digitalisasi Desa dan Desa Wisata. Kemendes berencana untuk mendorong digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata guna meningkatkan potensi desa dan kesejahteraan warganya.

Kemendes mengupayakan memenuhi kebutuhan sinyal internet dari 22.544 desa yang kini masih sulit mengakses sinyal internet. Kemendes akan menggandeng kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun Kementerian Pekerjaan Umum

Lalu akan dilakukan pula pengembangan terhadap BUMDes agar mampu mengelola wisata setempat. Saat ini, baru terdapat 6 ribu BUMDes yang mampu mengelola wisata desanya, padahal total terdapat 27 ribu desa yang memiliki potensi wisata.

Program Peningkatan Investasi Desa. Kemendes akan mendorong peningkatan investasi desa dan menjalin kerjasama dengan korporasi nasional dan investor asing untuk memperbesar skala ekonomi desa.

Program Penguatan Pengawasan Dana Desa. Mengingat besarnya dana desa, Kemendes berkomitmen untuk memperkuat pengawasan agar dana desa digunakan secara tepat sasaran untuk memaksimalkan pembangunan.

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu prioritas, karena wilayah-wilayah ini memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih merata.
Melalui rencana aksi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes berkomitmen untuk memajukan 10.463 desa yang saat ini masih berstatus tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Harapan Besar untuk Indonesia Emas 2045

Dari seluruh paparan tersebut, Komisi V DPR berharap agar 10 rencana aksi Kemendes PDT benar-benar mampu menggerakkan desa-desa Indonesia menuju kemajuan.

Anggota Komisi V DPR Hamka B. Kady mengungkapkan bahwa kerja Yandri di awal masa jabatannya memberikan “angin segar” bagi pembangunan desa. Ia merasa baru kali ini ada pemikiran yang segar dan komprehensif tentang pembangunan desa.

“Saya merasakan ada angin segar di dalam mencermati pembangunan desa. Baru hari ini, wawasan mengenai pemikiran-pemikiran pembangunan desa baru kita mulai,” kata Hamka.

Menurut Hamka, sebelumnya pembangunan desa cenderung berpusat pada hal-hal yang nyatanya tidak mampu berdampak langsung pada warga desa. Seperti, kemunculan program pendamping desa yang menyerap anggaran Rp1,9 triliun. 

"Dulu kalau kita (rapat) membahas Kementerian Desa, hanya membahas soal pendamping, pendamping kerjanya apa. Mudah-mudahan tidak seperti itu," ujar dia. 

Menurut dia, rencana aksi Yandri berpotensi besar dalam memajukan desa karena memang menyentuh hal-hal yang dibutuhkan desa, seperti digitalisasi dan pengembangan desa wisata.

Hal senada disampaikan pula oleh Ketua Yayasan Masyarakat Indonesia Emas (YMIE) Marsudi W Kisworo.

Menurut Kisworo, kemajuan desa dan generasi muda memang merupakan modal besar bagi Indonesia untuk maju menuju Indonesia Emas. Marsudi menekankan, jika Indonesia ingin maju, diperlukan upaya untuk membangun anak-anak muda dan desa-desa.

Kini, harapan besar itu digantungkan oleh sejumlah pihak kepada Yandri dan Kemendes PDT agar dapat menjalankan 10 rencana aksi untuk desa dengan baik sehingga Indonesia Emas 2045 yang berawal dari pembangunan desa dapat terwujud.

Saat ini, Yandri Susanto telah merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen dari total pagu. Hal itu sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa Tahun 2023 Nomor 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa 2024.

Dengan porsi 20 persen dari dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp14 triliun, Yandri mengharapkan setiap desa bisa mewujudkan swasembada pangan sehingga visi besar Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Indonesia emas 2045 semakin mudah digapai. Hal itu karena seluruh kebutuhan pangan dapat terpenuhi, yang sebagian besarnya berasal dari desa.

Pembangunan desa bukan hanya tentang meningkatkan infrastruktur, melainkan juga menyangkut memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan ketahanan negara. Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, Indonesia tentu saja dapat meraih masa depan yang lebih maju dan sejahtera. (Tri Meilani Ameliya/ANTARA)

Kolaborasi Kunci Wujudkan Astacita Indonesia Emas

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengatakan penguatan kolaborasi dan stabilitas menjadi poin kunci untuk mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Budi saat menjadi narasumber pada Panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan materi berjudul “Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan”. Dia menguraikan pelajaran yang dapat diambil dari Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur kerukunan antara kaum Muslim, Yahudi, serta suku-suku lainnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Madinah.

Pelajaran utama yang disampaikan adalah bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban.

“Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menekankan menjaga stabilitas di setiap wilayah adalah tanggung jawab bersama, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercakup dalam 8 Astacita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win) dapat terlaksana dengan optimal.

Hal ini terutama berkaitan dengan program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi.

“Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” ujarnya.

Mengutip Peraih Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu, Budi menjelaskan bahwa jika negara kuat namun masyarakatnya lemah, maka akan muncul otoritarianisme.

Sebaliknya, jika negara lemah sementara masyarakatnya kuat, yang terjadi adalah anarki. Namun, jika negara dan masyarakat sama-sama kuat, maka akan tercipta kesejahteraan.

Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan institusi yang kuat, terutama dalam bidang pelayanan publik.

Budi menyampaikan lima pesan penting kepada para kepala daerah. Pertama, penting untuk terus membangun dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antar-anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketiga, berhati-hati dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Keempat, memastikan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi. Kelima, memastikan pelaporan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” ungkap Budi.

Selaras dengan Budi Gunawan, narasumber berikutnya Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan program Astacita 2024-2029 diharapkan akan menjadi basis cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju di dunia.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki empat peran utama dalam mendukung Astacita.

Pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Ketiga, memperkokoh reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Keempat, mendukung keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

“Yang paling penting adalah, membangun kesadaran HAM yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, karena pada dasarnya, pengakuan, penghormatan, serta penegakan HAM adalah kewajiban setiap orang. Tapi kewajiban yang utama dibebankan kepada pemerintah untuk membangun kesadaran HAM,” tambah Yusril.

Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan publik dan imigrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan di perbatasan serta Pos Lintas Batas Negara (PBLN), yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi orang maupun barang.

Selain itu, kementerian di bawah koordinasinya akan memperkuat pengamanan di perbatasan, dengan memastikan pelayanan yang optimal di bidang keimigrasian, kependudukan, dan izin tinggal. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. (Narda Margaretha Sinambela/ANTARA)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS