Beda Pendapat Dua Paslon Saat Debat di Pilkada Ngada Terkait Kebijakan Anggaran 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar 

POS-KUPANG.COM, BAJAWA - Dua Pasangan Calon Bupati Ngada terlihat berbeda pendapat dalam terkait kebijakan anggaran pembangunan daerah kabupaten Ngada terkhusus terkait kebijakan pemerintah terkait kebijakan anggaran daerah.

Pola kebijakan anggaran itu dibahas dalam Debat Kedua Pilkada Ngada yang berlangsung di Aula Petronat MBC Bajawa,Selasa 5 November 2024 pukul 16:00 Wita.

Hal itu bermula menjawab pertanyaan panelis terkait strategi Paslon nomor urut Satu (1)  Andreas Paru -Moses Jala Watu terkait kebijakan anggaran daerah.

Andreas Paru mengatakan, beberapa langkah yang akan mereka ambil antara lain dengan kembali mempertimbangkan melakukan pinjaman daerah seperti yang dilakukan pada periode lalu.

Baca juga: Pilkada Ngada: AP-MJ Siap Bangun Ngada Lewat Pertanian dan Pariwisata Berkelanjutan

"Politik anggaran yang akan kami lakukan skema pinjaman telah kita lakukan periode lalu. Selain itu pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak," terang Andreas Paru.

Andreas juga melanjutkan skema menggandeng pihak ke tiga seperti selama ini pembangunan Alfamart dan pembangunan gedung Bank NTT. Selain itu penyerahan stadion Lebi Jaga ke pihak ke tiga dan sewa aset bergerak termasuk menggandeng LSM.

Hal itu kata Andreas untuk mengatasi defisit anggaran untuk APBD tahun 2025 dengan jumlah 40 Milyar.

"Dengan menggandeng pihak ke tiga, seperti Alfamart, Bank NTT memanfaatkan Stadion Lebi Jaga, memanfaatkan aset bergerak seperti alat berat dan upaya menggandeng semua pihak termasuk LSM untuk memberikan bantuan- bantuan," terang Andreas.

Pola politik anggaran yang dipaparkan oleh Andreas Paru ditanggapi oleh oleh Calon Bupati nomor urut 02, Raymundus Bena.

Menurut Ray Bena, anggaran sudah ditentukan dari pusat dalam skema spesifik gran dan blog gran.

Soal politik anggaran menurut dia terkait dengan alokasi anggaran yang tepat, terarah dan berkeadilan.

Ray Bena juga pertimbangkan akan melakukan pinjaman daerah sebab saat ini RS.Late belum selesai dan masih tahapan pembangunan.

Selain itu kata Ray Bena, pola kebijakan anggaran itu perlu ada sinergitas antara Pemerintah dan legislatif.

"Anggaran dari pusat sudah telah di atur spesifik gran dan blog gran. Soal politik anggaran mesti tepat, terarah dan berkeadilan. Soal pinjaman daerah, RS daerah belum diselesaikan juga proses mekanisme harus bisa didiskusikan bersama legislatif," kata Ray Bena.(Cr2).

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS