Pelantikan Presiden
Hari Terakhir Pemerintahan Jokowi-Amin Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Apa yang Disiapkan?
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Minggu (20/10/2024).
POS-KUPANG.COM - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Minggu (20/10/2024), menggantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Dengan demikian, hari ini Sabtu (19/10/2024), merupakan hari terakhir pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presin periode 2019-2024. Apa yang disiapkan Jokowi-Amin menyambut kepemimpinan baru ini?
Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?
1. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi-Wapres Amin sejak Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pemenang pemilu?
2. Transisi pemerintahan seperti apa yang disiapkan?
3. Mengapa mesti harus ada transisi?
4. Bagaimana pelaksanaan transisi pemerintahan baru ke Prabowo-Gibran?
5. Apa yang dikerjakan Presiden Jokowi dan Wapres Amin untuk mengisi hari terakhir pemerintahannya?
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi-Wapres Amin sejak Prabowo-Gibran dinyatakan pemenang pemilu?
Sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 24 April 2024, Presiden Joko Widodo menyiapkan pergantian pemerintahan barunya. Upaya yang dilakukan adalah konsolidasi politik untuk memuluskan masa transisi tersebut. Presiden Jokowi pun melibatkan Prabowo, yang juga Menteri Pertahanan, dalam berbagai agenda kenegaraan, seperti sidang kabinet paripurna, rapat terbatas, dan penerimaan tamu negara.
Prabowo juga menjalin komunikasi dengan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyiapkan program unggulan selama lima tahun mendatang, termasuk dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Keberhasilan dan langkah penyiapan estafet kepemimpinan pun dipuji oleh Ketua MPR dan Ketua DPR.
Transisi pemerintahan seperti apa yang dipersiapkan?
Transisi yang dijalankan Presiden Jokowi adalah menyiapkan landasan pijak, antara lain dengan menyiapkan menteri-menteri menjelang pergantian pemerintahan. Calon presiden Prabowo pun mengibaratkan pergantian kekuasaan dari Presiden Jokowi hanya seperti pemberian ”tongkat estafet”. Estafet tongkat kepemimpinan dari Jokowi pun dipastikan akan berjalan tidak kaku. Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 menjanjikan transisi pemerintahan yang mulus.
”Jadi, insya Allah bisa dikatakan sebenarnya tidak ada masa transisi yang kaku, tetapi saya ibaratkan pemberian tongkat estafet kepada kita,” ujar Prabowo dalam acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Amanat Nasional, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).
Prabowo bahkan menyebut Jokowi berperan besar dalam memimpinnya untuk memahami berbagai persoalan bangsa, seperti energi, pangan, hilirisasi, penanggulangan kemiskinan, dan mitigasi terhadap perubahan iklim. ”Kita masih menunggu proses peralihan. Oktober insya Allah kita akan benar-benar menerima mandat atau melaksanakan mandat tersebut,” tambah Prabowo.
Setelah penetapan presiden dan wapres terpilih, Presiden Jokowi melakukan tiga kali perombakan kabinet untuk memasukkan beberapa orang dekat Prabowo. Langkah pertama adalah memberikan kursi menteri kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang selama ini berada di luar pemerintahan dengan bergabung pada masa akhir pemerintahannya.
Selanjutnya, Prabowo juga melakukan perubahan kabinet kembali. Tiga menteri baru masuk untuk memperkuat akhir pemerintahannya sekaligus juga menyiapkan menteri-menteri tersebut memasuki pemerintahan baru. Ada harapan, dengan tiga wakil menteri tersebut, semuanya berjalan mulus.
Hal itu terungkap dari latar belakang rencana pelantikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Investasi Yuliot, dan penggantian Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolby dengan Sudaryono. Sebagian menteri dan wakil menteri tersebut itu bahkan kembali masuk dalam bursa calon menteri, wakil menteri Prabowo-Gibran.
Presiden Jokowi juga telah mengesahkan UU Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Jumlah kementerian yang sebelumnya dibatasi 34 kini disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Revisi UU tersebut membuka jalan bagi Prabowo untuk menambah jumlah kementerian di pemerintahannya mendatang.
Mengapa mesti harus ada transisi?
Menjelang pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, berbagai persiapan dalam masa transisi ini tengah dilakukan. Presiden terpilih Prabowo Subainto dalam beberapa kesempatan juga menyatakan bahwa transisi kekuasaan yang sedang dilakukan bersama Presiden Joko Widodo merupakan bentuk komitmen keberlanjutan sejak masa kampanye Pilpres 2024.
Meski demikian, transisi kekuasaan presiden di Indonesia memiliki dinamika yang perlu diperdalam secara lebih serius. Sepuluh tahun lalu, transisi pemerintahan lama dan baru membentuk pola yang berbeda dengan langkah dan strategi yang dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi ini.
Transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi (2014), misalnya, menandai perubahan dari pemerintahan hasil pemilihan secara langsung yang menunjukkan proses transisi kekuasaan yang damai dalam proses demokratisasi yang terus berlangsung.
Pada 2019, meskipun Jokowi memenangi pemilu lagi dengan dukungan mutlak, polarisasi politik yang kuat dan penolakan dari pihak yang kalah, dalam hal ini Prabowo Subianto, menjadi kekhawatiran yang muncul pada masa transisi kekuasaan. Ketika Jokowi mengajak Prabowo dalam kabinet pemerintahan berikutnya, secara langsung tensi polarisasi yang kuat menjadi menurun.
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membutuhkan hubungan saling membutuhkan, baik dalam pemenangan Pemiihan Presiden 2024 maupun keberlanjutan program-program pemerintahan saat ini.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi yang saling memuji dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (31/8/2024), menunjukkan, upaya kedua tokoh tersebut untuk menunjukkan hubungan baik di antara mereka.
Hal itu dibutuhkan untuk memuluskan transisi pemerintahan. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir terdapat praduga dan tudingan bahwa keduanya sudah pecah kongsi. ”Saling mengapresiasi merupakan bentuk kemesraan yang sepertinya sengaja disampaikan Prabowo dan Jokowi untuk menepis itu (kabar keretakan hubungan mereka) semua,” kata Adi.
Menurut Adi, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan sosok yang saling membutuhkan. Prabowo, misalnya, tidak bisa melepaskan bahwa dukungan Jokowi merupakan faktor penting yang menentukan kemenangannya pada Pilpres 2024. Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menang pilpres dalam satu putaran. Sementara itu, pada dua periode pilpres sebelumnya, Prabowo selalu kalah dari Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi juga butuh Prabowo, sebagai presiden terpilih, untuk meneruskan proyek dan program mercusuar yang telah ia bangun selama dua periode kepemimpinannya. Contohnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Saling membutuhkan tergambar, antara lain, keinginan Presiden Jokowi bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan yang dicapainya selama 10 tahun dapat dilanjutkan lagi oleh Prabowo.
Bagaimana pelaksanaan transisi pemerintahan baru ke Prabowo-Gibran?
Pemerintahan Jokowi dan DPR mengubah postur RAPBN 2025 untuk mengakomodasi program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto. Penerimaan nonpajak dikerek dan sejumlah pos cadangan belanja digeser untuk membuka ruang anggaran baru sebesar Rp 117,87 triliun. Perubahan postur RAPBN 2025 itu diputuskan dalam rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, ada empat kluster program unggulan pemerintahan baru yang sudah disetujui Prabowo. Keempat program yang ”dititipkan” dan ”diarahkan” oleh Prabowo itu membutuhkan total anggaran Rp 113 triliun dalam RAPBN 2025.
Di luar program quick wins, ada pula tambahan kebutuhan Rp 4,87 triliun yang akan dibagikan sebagai tambahan belanja untuk sejumlah lembaga tinggi negara, seperti DPR, MPR, dan DPD. Dengan demikian, secara total, ada tambahan kebutuhan belanja sebesar Rp 117,87 triliun di RAPBN 2025.
Adapun keempat program quick wins titipan Prabowo terdiri atas empat kluster program. Pertama, program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp 71 triliun yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Kedua, program pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp 3,2 triliun serta pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan.
Ketiga, program renovasi sekolah senilai Rp 20 triliun serta pembangunan sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp 2 triliun. Eksekutornya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Agama. Pemerintah menggeser sejumlah pos cadangan belanja non-kementerian/lembaga demi membuka ruang anggaran bagi program Prabowo.
Keempat, pengadaan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa yang membutuhkan anggaran Rp 15 triliun dan akan dieksekusi oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian (masing-masing mendapat alokasi Rp 7,5 triliun). Program itu untuk intensifikasi pertanian seluas 80.000 hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) seluas 150.000 hektar.
Apa yang dikerjakan Presiden Jokowi dan Wapres Amin untuk mengisi hari terakhir pemerintahannya?
Setelah bakal kabinet baru di bawah presiden dan wapres terpilih Prabowo-Gibran terbentuk dengan pemanggilan dan pembekalan para calon menteri dan para pembantunya seminggu sebelum pelantikannya itu, Presiden Jokowi bersama Wapres Amin menggelar makan siang bersama di Istana Negara sekaligus berpamitan mengucapkan terima kasih kepada kabinetnya.
Hari ini, Sabtu (19/10/2024), Presiden Jokowi masih tetap berada di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah bermalam bersama Ibu Negara Iriana di kamar yang pernah digunakan mendiang Presiden Soekarno, selain menerima beberapa tamu internal, Presiden Jokowi direncanakan akan memantau jalannya gladi bersih pelantikan hingga pisah sambut presiden-wapres baru dan kedatangan tamu-tamu negara yang akan menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran. (kompas.id)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.