Kekerasan Politik di Meksiko Berlanjut, Wali Kota Chilpancingo Tewas Dibunuh

POS-KUPANG.COM, CHILPANCINGO - Kekerasan politik di negara Meksiko masih berlanjut. Seorang  wali kota yang belum seminggu menjabat tewas dibunuh dengan cara yang sadis.

Wali kota yang tewas dibunuh tersebut bernama Alejandro Arcos. Dia merupakan Wali Kota Chilpancingo, Meksiko. 

"Pembunuhan Wali Kota Chilpancingo membuat kami sangat marah,” tulis Gubernur Negara Bagian Guerrero, Evelyn Salgado, di media sosial X, sebagaimana dikutip dari Kantor berita AFP. 

Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai peristiwa pembunuhan wali kota Meksiko itu. 

Namun, media lokal melaporkan, bahwa Alejandro Arcos telah dipenggal. Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi. 

Arcos  baru terpilih pada Juni 2024  mewakili koalisi oposisi yang mencakup Partai Revolusioner Institusional (PRI). 

Partainya mengecam pembunuhan Arcos sebagai “kejahatan pengecut” dan menyerukan keadilan. 

“Cukup sudah kekerasan dan impunitas! Rakyat Guerrero tidak pantas untuk hidup dalam ketakutan,” ungkap PRI dalam sebuah pernyataan yang dimuat di X. 

Menurut Presiden PRI, Alejandro Moreno, pembunuhan Arcos terjadi beberapa hari setelah pembunuhan pejabat kota lainnya bernama Francisco Tapia. 

“Mereka baru menjabat kurang dari seminggu. Pejabat muda dan jujur yang mengupayakan kemajuan bagi komunitas mereka,” kata Moreno di X. 

Guerrero, salah satu negara bagian termiskin di Meksiko, telah mengalami kekerasan selama bertahun-tahun yang terkait dengan perang antar-kartel yang memperebutkan kendali atas produksi dan perdagangan narkoba. 

Tahun lalu, 1.890 pembunuhan tercatat di negara bagian yang menjadi rumah bagi kota resor tepi pantai Acapulco itu. 

Negara Bagian Guerrero dulunya merupakan tempat bermain bagi orang-orang kaya dan terkenal yang sekarang dirusak oleh kejahatan. 

Di seluruh Meksiko, lebih dari 450.000 orang telah terbunuh dan puluhan ribu lainnya hilang dalam spiral kekerasan sejak pemerintah mengerahkan tentara untuk memerangi perdagangan narkoba pada 2006. 

Para politisi, terutama di tingkat lokal, sering menjadi korban pertumpahan darah yang terkait dengan korupsi dan perdagangan narkoba yang bernilai miliaran dolar.