Kredit Merdeka Bank NTT, Plafon Pinjaman Rendah Tanpa Agunan

Laporan Reporter POS KUPANG.COM- Ryan Tapehen

POS KUPANG.COM, OELAMASI - Bank NTT terus berusaha menjangkau masyarakat kecil dengan pemberian modal pinjaman bagi pelaku UMKM dengan mengeluarkan program Kredit Merdeka.

Pengajuan kredit merdeka ini sangat mudah dimana hanya membutuhkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat keterangan usaha dari Desa atau Kelurahan.

Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi, Richardus Adven Dhada menjelaskan
Produk bank NTT ini sudah ditelurkan sejak masa pandemi Covid lalu namun belum banyak menjangkau masyarakat.

Dengan mewujudkan inklusi keuangan dengan menggandeng mitra seperti pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, serta media dia berharap inovasi keuangan seperti ini menjangka semua lapisan masyarakat.

"Kredit merdeka ini punya plafon pindaman rendah dari 5-10 juta rupuah dengan bunga 0 persen," terang Richardus, Rabu 2 Oktober 2024.

Baca juga: Jadwal Kapal Ferry ASDP Kupang NTT Jumat 4 Oktober 2024 KMP Uma Kalada Kupang-Sabu-Raijua-Waingapu

Melihat banyak potensi usaha micro di Kabupaten Kupang dia yakin iklim usaha makin meningkat dengan program ini.

Kredit merdeka bisa untuk peternakan babi, perkebunan  pertanian, usaha rumahan, dan usaha lain betskala micro.

Dia berharap dengan kerjasama penthaelix maka iknlusi keuangan lewat berbagai macam program dan inovasi keuangan dapat menyasar seluruh masyarakat

Sementara itu, pada Senin 30 September 2024 lalu empat dewan  Komisaris Bank NTT,  melakukan penelitian terkait "Strategi dan kebijakan peningkatan inklusi keuangan melalui pendekatan pentahelix di wilayah perbatasan RI - RDTL".

Empat dewan komisaris tersebut masing - masing Frans Gana, Yohanis Landu Praing, Fredik L. Benu dan Laurensius P. Syaral.

Frans Gana mengungkapkan bahwa FGD ini untuk membahas strategi dan kebijakan peningkatan inklusi keuangan melalui pendekatan pentahelix di wilayah perbatasan  RI - RDTL, sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi perbatasan.

Selain itu, dalam FGD ini juga dibahas, strategi kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan inklusi keuangan melalui kemitraan, lembaga perbankan, akademisi/perguruan tinggi, masyarakat termasuk swasta, UMKM, LSM, media massa,media sosial atau infuencer platform dan lembaga keagamaan.

Ia menjelaskan konsep pentahelix ini melibatkan lima komponen yang meliputi pemerintah, masyarakat, LSM, tokoh agama, media dan pihak swasta.

Penelitian ini akan dilakukan di empat wilayah perbatasan antara RI - RTDL  yang diawali dari Kabupaten Kupang, TTU, Belu dan Malaka.(ary)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS