Soal Kemungkinan PDIP Bergabung dengan Pemerintahan Baru, Tergantung Hasil Pertemuan Prabowo-Mega

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan, semua pemangku kepentingan harus bergotong royong menghadapi tantangan bangsa. Dalam proses mewujudkannya, dia juga tak menutup peluang untuk bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Puan seusai menghadiri agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR dan anggota DPD terpilih di Hotel Grand Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Puan menyebutkan, PDI-P tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan pemerintahan mendatang. Namun, hal itu bisa terwujud atau terlihat seusai pertemuan Prabowo dengan ibunya yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hingga kini, PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang belum menyatakan dukungan terhadap pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Partai berlogo banteng moncong putih itu sejauh ini mengambil sikap mendukung apa yang selaras dengan nilai-nilai PDI-P.

”Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja (bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran),” katanya.

Gotong royong

Sebelumnya, dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan, di hadapan para anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih, Puan menyampaikan, Pemilu 2024 memercayakan amanat rakyat kepada para anggota DPR dan DPD terpilih untuk bertugas. Anggota DPR dan anggota DPD terpilih yang hadir di acara itu di antaranya Titiek Soeharto, Ahmad Dhani, Denny Cagur, dan Alfiansyah Bustami alias Komeng.

Dalam acara hasil kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) itu, Puan menyampaikan, proses kerja-kerja legislatif perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan kebangsaan. Di antaranya, kedaulatan pangan, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan industri nasional.

Selain masalah struktural, lanjut Puan, tren globalisasi turut mengancam kebudayaan nasional. Apabila dibiarkan, kebudayaan transnasional bakal menjamur di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia bakal kehilangan nilai sejatinya.

”Tantangan yang tadi saya sampaikan butuh kerja kita bersama, gotong royong seluruh pemangku kepentingan. DPR, DPD harus bisa intervensi kebijakan negara yang efektif, baik dari aspek kebijakan politik negara, politik hukum, politik pembangunan, maupun politik anggaran,” ucap Puan.

Puan menegaskan, kebijakan yang dilahirkan anggota DPR ataupun DPD harus menguatkan aspek-aspek kebangsaan. Hal itu dicapai ketika semua wakil rakyat bekerja sama mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kelompok atau golongan.

Adapun acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan akan berlangsung selama sembilan hari dengan tujuan memperkuat wawasan kebangsaan wakil rakyat yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024. Sejauh ini, pesertanya adalah 580 anggota DPR terpilih dan 152 anggota DPD terpilih.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebutkan, penyelenggaraan agenda pemantapan diharapkan bisa memantik semangat kebangsaan dalam kerja-kerja legislator dan senator. ”Kerja sama KPU dengan Lemhannas tak hanya terjadi pada saat ini saja, tetapi juga kita praktikkan pada (calon terpilih) Pemilu 2019,” ujarnya. (kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS