Birokrasi Jadi Titik Sentral dalam Pembangunan dan Kemajuan Bangsa Saat Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, masih tertinggal dalam hal inovasi birokrasi dalam tatanan pemerintah daerah.

Demikian diungkapkan Dosen Prodi Administrasi Negara FISIP Undana, Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si bersama Koordinator Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas Legislative Drafting dan Anti Korupsi Undana Kupang, Darius Mauritsius, S.H., M.Hum dalam Undana Talk, Rabu, 11/09/2024. 

Apa saja yang menjadi penyebab daerah lain maju beberapa langkah dan NTT masih berada di titik yang sama, berikut cuplikan wawancara eksklusif bersama Pos Kupang. 

Standar birokrasi yang ideal itu seperti apa? 

Yoga : Bicara terkait birokrasi kelas dunia itu sebenarnya sebuah narasi atau satu kebijakan yang didengungkan oleh Menpan RB khususnya pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 karena kita (berusia) 100 tahun sebagai sebuah bangsa sehingga dipandang bahwa pada saat mencapai 100 tahun Indonesia harus mencapai puncaknya sehingga salah satu lokomotif untuk mencapai Indonesia Emas itu adalah dengan menciptakan birokrasi kelas dunia.

Birokrasi kelas dunia adalah birokrasi yang smart, lincah dan inovatif. Inovatif disini artinya adalah bahwa inovasi menjadi entitas organisasi yang selalu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, dalam rangka meningkatkan urusan atau dalam rangka kebijakan-kebijakan pembangunannya sehingga kita jangan pernah lagi selalu ingin mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara lama tetapi kita selalu menghasilkan cara-cara baru makanya sekarang idealnya birokrasi kelas dunia adalah birokrasi yang tingkat kepuasan layanan publik adalah orientasi utama dari sebuah birokrasi jadi birokrasi yang digital, birokrasi yang melayani, birokrasi yang inovatif, birokrasi yang layaknya sebagaimana pelayanan seperti di sektor privat. Kita datang nyaman, sejuk, ramah, murah, cepat dan berdaya saing. 

Dari pak Darius seperti apa? 

Darius : Kalau saya melihat cukup simple. Yang mudah jangan dipersulit karena kalau kita lihat hasil-hasil survey misalnya transparansi Indonesia, itu Indonesia urutan 115 dari 180 negara. Itu menunjukkan bahwa hal-hal yang kecil seperti itu sudah dipersulit ya ada apa di balik itu? Itu yang membuat Indonesia khususnya NTT masih tetap terpuruk dengan hal-hal yang seperti itu. 

Pak Yoga, apa dasar teman-teman dari Undana ini melakukan penelitian tentang birokrasi? 

Yoga : Jadi sebenarnya penelitian birokrasi itu menjadi satu fokus sentral sebagai satu penelitian utama terkait kita yang keahliannya administrasi negara atau sekarang dikenal sebagai administrasi publik, karena tanpa birokrasi yang kuat, segala kebijakan yang dihasilkan pada level pemerintah atau pejabat politik itu tidak akan bermakna apa-apa karena pada akhirnya yang bertugas mengeksekusi segala kebijakan dan keputusan politik itu adalah birokrasi.

Nah birokrasi ini menjadi titik sentral dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. 

Di sisi lain kalau kita melihat dari skala kemajuan birokrasi yang ada di Indonesia, apalagi antar daerah, itu disparitas dan kesenjangannya masih sangat tinggi misalnya kalau kita lihat di daerah Jawa, itu pemerintah daerahnya sudah sangat inovatif, sudah bagus, sudah melakukan terobosan-terobosan jadi kalau kita tanya teman-teman yang berkuliah dan pernah bersinggungan dengan urusan-urusan birokrasi di Jawa, itu pasti mengatakan tingkat kepuasannya cukup tinggi dan kepala-kepala daerahnya juga sangat inovatif bahkan terkenal ke tingkat nasional karena performance dan kinerja mereka dalam pengelolaan pembangunan di daerah.

Di NTT sendiri, isu-isu ini belum banyak tertangkap karena isu-isu yang ada masih lebih fokus pada isu tradisional birokrasi misalnya kita bicara soal kontestasi politik yang berbasis kadang isu-isu primordial, agama, suku, yang kadang-kadang membuat energi dan daya fokus kita berfokus pada masalah tetapi bagaimana masalah ini diselesaikan dan NTT melakukan lompatan, itu hanya bisa dilakukan lewat inovasi, birokrasi itu menjadi kunci diskusi-diskusi seperti itu. 

Kenapa kita masih stuck di situ sementara di Jawa itu kan sudah beberapa langkah lebih maju dibandingkan dengan di NTT? 

Yoga : Nah ini yang menarik, jadi kalau kita bicara soal treatment pemerintah pusat dalam mendorong birokrasi kelas dunia ini sudah banyak kebijakan yang dihasilkan misalnya, pemerintah memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang inovatif, lalu ada Innovative Government Award, ada Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB tetapi kalau kita lihat dari struktur yang ada, hampir setiap tahun sepuluh besar pemerintah daerah yang mendominasi kejuaraan untuk kompetisi tersebut pasti didominasi oleh pemerintah daerah di luar NTT, di daerah Jawa.

Nah NTT sendiri dengan begitu banyak masalah sosial kita sebut saja stunting, human trafficking, kemiskinan, bencana, kekeringan bahkan masalah ekonomi regional.

Begitu banyak masalah tetapi minim terobosan yang ditawarkan. Ini yang menarik karena kalau dalam pengamatan saya, karena mungkin inovasi isu-isu ini dianggap kurang menarik karena untuk membangun pemerintah yang inovatif itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. 
Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur, ketika event-event pilkada itu masih kurang menonjolkan program-program unggulan inovatif, terobosan-terobosan apa yang mau dia lakukan atau ciri khas apa yang mau dia lakukan agar akselerasi pembangunan daerah ini terjadi tetapi narasi kita masih sangat primordial.

Baca juga: Mahasiswa PPG Undana Gelar Karya Proyek Kepemimpinan

Pak Darius, bagaimana anda melihat ini? 

Darius : Kalau kita dari lembaga penelitian dan pengabdian, payung kita adalah rencana induk penelitian dan pengabdian, RIPP Undana. Disitu juga digambarkan secara jelas bahwa strategi pembangunan ristek di tahun 2020-2024, ini kita juga sudah di penghujung tahun nanti akhir tahun ini kita akan menyusun lagi RIPP baru. Itu juga fokus intinya inovasi semua sektor, pertanian, peternakan, pariwisata. Kalau di Undana kan berbasis lahan kering, itu sebagai unggulan, jadi kita mendorong semua teman-teman tim peneliti, teman-teman yang melakukan riset untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang itu dan itu sudah banyak dihasilkan, hanya masalahnya sekarang pemerintah daerah dan swasta belum melirik tentang itu. Masih banyak hanya berupa jurnal dan lain sebagainya. Kita di dunia pendidikan, salah satu kekurangannya adalah modal jadi kita butuh bergandeng sama government, sama swasta sehingga hasil-hasil kajian itu bisa diterapkan di masyarakat. (uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS