Indonesia Akan Impor 1,3 Juta Ekor Sapi Demi Program Makan Bergizi Gratis

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, Indonesia masih kekurangan pasokan susu dan daging.

Pemerintah membuka partisipasi swasta untuk mengimpor sapi hidup karena masih kurangnya sapi indukan. Sudaryono mengaku sudah ada komitmen dari sekitar 40 badan usaha yang akan mendatangkan sapi induk.

"Maka kita buka ruang Insya Allah kita data komitmen dari perusahaan, koperasi, perorangan, masyarakat, ada sekitar 36 sampai 40 badan hukum, baik koperasi maupun perusahaan yang akan komitmen datangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/9/2024).

Sambil menunggu hal itu, Sudaryono menjelaskan, pasokan protein dalam program makan bergizi gratis bisa disubstitusi dari telur, ikan, dan ayam. Jadi substitusi bukan mengarah pada impor susu bubuk atau lainnya.

"Kita lebih ke momen makan bergizi gratis ini pemerintah bisa trigger kemandirian pangan, bukan hanya beras, tapi juga kemandirian telur, ayam yang sudah kita dapatkan, (kemandirian) daging dan susu yang memang kita harus raih," jelas Sudaryono.

Sementara  Badan Gizi Nasional buka suara terkait informasi penggunaan susu ikan yang akan menjadi alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya belum ada rencana untuk menggunakan susu ikan dalam memenuhi program tersebut. 

Kendati begitu, pihaknya akan mengakomodir dan melihat perkembangan yang ada. "Enggak, kita belum ke arah ke situ (susu ikan)," ujar Dadan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (10/9/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya berencana akan melakukan impor sapi perah dalam mendukung program unggulan presiden terpilih tersebut. 

"Dalam jangka panjang kita impor sapi, supaya Indonesia ke depan swasembada susu," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda mengatakan, rencana impor 1 juta ini untuk memenuhi kebutuhan susu selama lima tahun mendatang.

Dalam tahap awal, pemerintah berencana mendatangkan sapi perah dari Australia. Namun begitu, saat ini pemerintah tengah membuat regulasi agar pengadaan sapi impor bisa didatangkan dari beragam negara, salah satu yang dibidik adalah Brasil.  

Agung menilai Brasil menjadi salah satu alternatif negara pemasok kebutuhan sapi perah lantaran bisa menyanggupi ekspor sebanyak 1 juta sapi perah per tahun. 

Dia melihat adanya program populis Prabowo ini akan meningkatkan jumlah konsumsi susu yang sudah ada.

"Karena Brasil bisa sanggup 1 juta per tahun (sapi perah), sementara Australia kan 100.000 per tahun (sapi perah)," ujarnya.  

Impor Pangan Bakal Naik

Pengamat  Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core), Eliza Mardian menilai program makan bergizi gratis (MBG) bakal meningkatkan impor pangan bila tata kelola produksi dalam negeri tak dibenahi.

“Jika tata kelola produksi dalam negeri tidak segera dibenahi dengan pendekatan kebijakan baru, maka tak dapat dipungkiri impor pangan akan meningkat,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (12/9/2024).

Eliza menjelaskan, kondisi tata kelola pangan di Indonesia masih karut marut dan belum diperbaiki hingga ke akar persoalannya. Dia bilang, pemerintah sedari awal mengatakan untuk mendukung program MBG ini diawali dengan impor susu dan secara bertahap akan menggenjot produksi dalam negeri.

“Sebelum ada program MBG pun kebutuhan susu dalam negeri sebagian besar dipenuhi dari impor berkisar 80 persen,” jelasnya.

Eliza mengungkapkan, rencana pemerintah untuk mengimpor bakalan sapi demi menggenjot produksi dalam negeri, ini perlu terus dikawal dan diamati. 

Menurutnya, untuk mengembangkan peternakan sapi pedaging dan sapi perah memerlukan investasi yang besar, kesiapan sumber daya manusia (SDM) sekaligus sistem logistiknya.

Untuk itu, kata Eliza, jika pemerintah ingin mengambil jalan pintas maka investor dengan modal besar bakal berlomba-lomba untuk mengambil peran dalam program MBG ini. 

“Sementara peternak lokal dengan segala keterbatasan modal, SDM dan teknologi tidak akan kecipratan kue ekonomi MBG yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun,” ungkapnya.

Semestinya, lanjut Eliza, program MBG menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pangan Tanah Air dengan cara membangun rantai pasok lokal, linkage peternak, petani, nelayan lewat program yang mesti dikeluarkan pemerintah. 

“Program MBG ini semestinya jadi captive market bagi para produsen lokal, MBG ini bisa memberikan kepastian harga dan jaminan pasar bagi produsen lokal,” imbuhnya. (*)