Pasca Dipecat dari PKB, Menteri Agama dan Ketua PBNU Tak Diundang Ikut Muktamar

POS-KUPANG.COM – Menteri Agama, kader potensial Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yakni Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf ternyata sudah dipecat oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin.

Fakta ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Hanif Dhakiri sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Tribunnews.com, Sabtu 24 Agustus 2024.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah pihak di kepengurusan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) yang berseteru dengan PKB, saat ini sudah dipecat dari partai. Keputusan pemecatan itu karena sejumlah alasan.

Ada pun sejumlah nama yang dipecat dari partai tersebut, di  antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.

Menurut Hanif Dhakiri, lantaran sudah dipecat sehingga baik Yaqut Cholid Qoumas dan Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf tidak diundang dan tidak diperkenankan untuk datang ke Muktamar VI PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Dia menjelaskan, bahwa peserta Muktamar PKB adalah pengurus DPP, utusan DPW, utusan DPC, pimpinan dan anggota FPKB DPR RI, serta Ketua Badan Otonom dan lembaga tingkat pusat.

Hanif Dhakiri juga menyebutkan bahwa nama lainnya yang juga tak diundang untuk datang ke Muktamar 2024 ini, adalah Effendi Choirie dan Lukman Edy.

"Pak Effendy Choirie ya pasti gak diundang karena pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik," ujar Hanif

Alasan mereka tak diundang karena dianggap sudah mengampanyekan partai lain.

Kemudian mereka juga dianggap menyerang dan mencemarkan nama baik PKB di publik.

Sehingga, para tokoh tersebut dinilai tidak loyal pada partai dan bahkan merusak partai.

"PKB sudah sukses pada Pemilu lalu dengan penambahan kursi di legislatif di berbagai tingkatan. Nah, mereka ini tidak mendukung bahkan menyerang kita (PKB) di ranah publik," tegasnya.

"Jadi andai saja mereka istiqomah di PKB, mau bersama-sama membesarkan PKB, ya tentu dan pasti kami undang," ujarnya kemudian.

Di sisi lain, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa dirinya belum menerima surat pemecatan dari PKB, setelah Waketum PKB Hanif Dhakiri menyatakan keanggotaan Yaqut dari partai telah gugur alias dikeluarkan atau dipecat.

"Pecat dari apa? Tidak ada surat kepada saya. Lho, ini kok tiba-tiba mau muktamar main pecat. Dagelan saja. Memang sampai sekarang tidak ada undangan menghadiri muktamar. Tapi sampai detik ini saya masih anggota PKB," ujar Yaqut di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024.

Sementara menanggapi pemecatan oleh elite PKB terhadap dirinya, Yaqut terlihat tak terlalu merisaukannya.

Ia mengaku justru baru mengetahui kabar pemecatan ini dari jurnalis yang mengonfirmasinya. Ia tak tahu pasti soal pemecatan karena memang tak ada surat dari PKB.

Yaqut mengatakan terkait pemberhentian seseorang dari keanggotaan PKB telah diatur jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Dalam aturan tersebut, ketua umum partai tak bisa seenaknya memecat anggotanya karena harus melalui prosedur seperti keputusan bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

Sehingga dalam prosesnya, DPP perlu mengundang kader bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan sebagainya.

"Lah, ini undangan tak pernah ada, tabayyun apalagi? Kapan saya kampanye untuk partai lain? Aneh. Lah, kok tiba-tiba beri pernyataan tentang pemecatan. Aneh sekali," kata Yaqut

Baca juga: PKB Gelar Muktamar di Bali, Dihadiri Ribuan Pengurus dari Seluruh Indonesia

Baca juga: Jelang Muktamar PKB, Ribuan Banser Gelar Apel Siaga di Bali, Ada Apa?

Ia menjelaskan PKB adalah partai besar yang dilahirkan dari ijtihad para kiai NU serta berprinsip terbuka, modern dan kritis.

Dengan prinsip tersebut, seharusnya PKB benar-benar mewujud menjadi partai yang inklusif sekaligus membuka ruang kritis bagi para kader-kadernya.

Yaqut optimistis dengan cara demikian, PKB akan semakin kokoh dan tidak melenceng dari rel perjuangan.

"Kesadaran bahwa PKB adalah milik bersama ini harus dikuatkan. Bukan malah kemunduran, dengan main pecat kader," ujar dia. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS