Reshuffle Kabinet
Meski Menteri-menterinya Dicopot, PDIP Tetap Kawal Jokowi
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Sadarestuwati mengatakan pencopotan kadernya Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM merupakan hal yang wajar.
Pertama, agar Golkar yang sudah dikendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
"Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP," ujar Deddy.
Kedua, kata Deddy, akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Golkar nantinya. "Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," ucapnya.
Baca juga: Perombakan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo Resmi Lantik 7 Menteri
Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada. "Agar takluk dan manut dalam Pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya," tuturnya.
Sebab, peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol. Sehingga, jika tidak tunduk beresiko tak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.
Deddy menilai, Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya.
Sebab, tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan Jokowi lengser. "Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo (Subianto) selama 5 tahun ke depan," paparnya.
Strategi Jokowi
Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai tak semuanya menteri dari PDIP dicopot Presiden Jokowi. Hal tersebut merupakan strategi agar PDIP setengah hati jadi oposisi.
“Ini bagian dari strategi Jokowi agar PDIP tetap setengah hati untuk oposisi. Karena (Kalau oposisi) akan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan,” kata Ray.
Meski begitu dikatakan Ray, reshuffle ini justru menguntungkan PDIP. Menurutnya reshuffle tersebut akan membuat soliditas PDIP untuk mengoposisi Jokowi makin kuat.
“Kemudian terhindar dari catatan sejarah bahwa kemerosotan demokrasi di era Jokowi adalah bagian dari sumbangsih PDIP,” jelasnya.
Terakhir dikatakan Ray, reshuffle tersebut membantah pandangan bahwa Megawati tidak bisa move on dari perpisahan dengan Jokowi.
Baca juga: Perombakan Kabinet: Presiden Joko Widodo Lantik 7 Menteri dan Pejabat Baru
“Kenyataannya sekarang, Jokowi juga tidak bisa move on melihat PDIP tetap eksis dan kuat. Akan berpotensi akan makin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya,” jelasnya.
Dan, keuntungan politik PDIP akan semakin bertambah kata Ray. Jika akhirnya mereka menarik seluruh anggota PDIP yang masih duduk di kabinet.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.