KNPB Unjuk Rasa di Nabire Papua Tengah, Minta Intervensi Paus Fransiskus Usai Bentrok dengan TNI

POS-KUPANG.COM, NABIRE - Pasukan keamanan Indonesia (TNI) menembakkan gas air mata dan peluru karet dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa yang menandai peringatan 62 tahun perjanjian PBB yang membuka jalan bagi aneksasi Jakarta atas wilayah Papua.

Setidaknya satu pengunjuk rasa terluka oleh peluru karet dan 95 orang ditangkap selama kerusuhan di Nabire, ibu kota provinsi Papua Tengah, kata Kimot Mote, salah satu penyelenggara protes.

Demonstrasi pada hari Kamis dipimpin oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah kelompok pro-kemerdekaan yang menentang pemerintahan Indonesia di Papua.

 Protes serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa kota lain, termasuk Manokwari, Sorong Raya, Wamena, dan Yahukimo, kata para aktivis.

Para pengunjuk rasa mendesak badan-badan internasional, termasuk PBB, Melanesia Spearhead Group, dan Forum Kepulauan Pasifik, untuk campur tangan dan menekan Indonesia agar menghentikan operasi militer di Papua.

Ketua KNPB Warpo Wetipo mengeluarkan permohonan langsung kepada Paus Fransiskus, memintanya untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

Pemimpin Gereja Katolik itu dijadwalkan mengunjungi Indonesia bulan depan, disusul Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.

“Kami meminta Paus untuk mengadvokasi diakhirinya penindasan terhadap masyarakat Papua,” kata Wetipo.

Meski protes di Nabire dimulai dengan damai, ketegangan meningkat ketika polisi mengerahkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa, kata Mote.

“Ada banyak polisi yang hadir, dengan sekitar 100 petugas menggunakan truk dan kendaraan pengendali massa untuk memadamkan para demonstran,” katanya kepada BenarNews.

Kapolsek setempat Wahyudi Satrio Bintoro mengatakan aparat keamanan mengambil tindakan setelah pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah petugas dan melakukan vandalisme, termasuk membakar sepeda motor.

“Polsek Nabire melakukan tindakan terukur dan tegas,” ujarnya.

Baca juga: Geoffrey Foster Beri Kesaksian Soal Tindakan KKB Papua Bunuh Pilot Glen Conning: Dia Sudah Ditembak

Perjanjian New York merupakan perjanjian antara Belanda dan Indonesia mengenai pemerintahan Papua, yang kemudian disebut Western New Guinea.

Peraturan ini menetapkan bahwa pada awalnya PBB akan mengambil alih kendali, namun jika PBB mengizinkan, Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan dengan syarat-syarat tertentu.

Perjanjian tersebut, yang dinegosiasikan dalam pertemuan yang diselenggarakan AS, ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962, di markas besar PBB di New York City.