Puan Maharani: Negara Bukan untuk Satu Golongan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah milik satu orang.

Hal ini disampaikan Puan dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2024).

Puan menyebut, demokrasi Indonesia seyogyanya permusyawaratan dan mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan gagasan proklamator kemerdekaan yakni Presiden Soekarno yang dituangkan dalam pidato 1 Juni 1945.

"Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan," kata Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, Indonesia merupakan negara untuk elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Dia menuturkan, seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara lebih baik. 

Sedangkan politisi seharusnya memikirkan masa depan hasil Pemilu yang lebih baik.

"Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one One for All," ujarnya.

"Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang," ungkap putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Dia menyebut bahwa Indonesia membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan.

"Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu," imbuh Puan.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf, Titip Harapan Rakyat ke Prabowo

Puan Maharani menekankan kunci pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ada pada keselarasan pemangku kepentingan dan anak bangsa.

Puan mengatakan, agenda strategis ke depan lainnya adalah pembangunan IKN.

Keberhasilan pembangunan IKN, membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, serta skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi.

“Selain itu juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa, untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama,” kata.

Agenda yang dimaksud Puan, yakni dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

“Diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang handal, agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah kedepan,” ujar Puan.

Puan juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

Nantinya pemerintahan baru akan mulai bekerja pada 20 Oktober 2024, Puan berharap harapan-harapan rakyat dapat diwujudkan termasuk rasa keadilan sosial.

"Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih," tutur Puan.

Tantangan Pangan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai sektor pertanian Indonesia sebagai penopang ketahanan pangan.

Pria yang akrab disapa Bamseot itu menyorotinya saat Sidang Tahunan MPR 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Jumat (16/8/2024) pagi ini.

Baca juga: Jokowi Tidak Sebut Kenaikan Gaji ASN dalam Pidato Nota Keuangan

Ia mengatakan bahwa meningkatnya populasi penduduk dunia, khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar.

Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan.

Beragam tekanan itu mulai dari makin sempitnya lahan pertanian hingga mahalnya biaya produksi. 

Faktor eksternal seperti perubahan iklim juga tak luput dari sorotannya.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," ujar Bamsoet.

Ia pun menegaskan perlu adanya strategi besar dalam menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia. Ini agar bisa menghindari risiko krisis pangan di masa depan.

Kedaulatan pangan dinilai lebih dibutuhkan dibanding ketahanan pangan.

Sebab, kalau hanya ketahanan pangan saja, ia menilai Indonesia masih akan mengandalkan bahan pangan hasil impor.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia," ucap Bamsoet.

"Bukan sekadar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," pungkasnya. (tribun network/reynas abdila)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS