Ansy Lema: Butuh Kehadiran Perempuan dalam Kepemimpinan NTT

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanis Fransiskus Lema ( Ansy Lema) menilai penting kehadiran figur perempuan dalam kepemimpinan NTT.

"Sejumlah masalah mendasar yang terus berlangsung di NTT berkaitan erat dengan perempuan, seperti kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, stunting, pendidikan, hingga pekerja migran. Belum lagi ada problem juga terkait kaum rentan dan marginal, khususnya kelompok perempuan miskin di pedesaan," kata Ansy Lema di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Dikatakannya, upaya pengarusutamaan jender ( gender mainstreaming) penting untuk diinisiasi melalui kehadiran perempuan di level kepemimpinan. Apalagi sejumlah masalah utama, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan berhubungan erat dengan eksistensi dan peran perempuan.

“Perempuan/ibu berada di garda terdepan terkait tanggung jawab kesejahteraan keluarga. Mereka adalah mitra sejajar lelaki/suami yang peduli pada kesejahteraan keluarga. Itu berarti penanganan masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan membutuhkan partisipasi aktif kaum perempuan,” ujarnya. 

Ansy menjelaskan, kemiskinan NTT adalah wajah kemiskinan perempuan. Itu berarti masalah kesejahteraan, Kesehatan maupun pendidikan di NTT adalah potret termajinalnya peran perempuan NTT dalam pembangunan daerah.

Calon Gubernur yang diusung PDI Perjuangan ini menilai budaya patriarki yang mengatur sistem sosial-kemasyarakatan turut andil terhadap kondisi riil masyarakat NTT hingga kini.

Budaya patriarki tidak hanya berdampak dalam pengambilan keputusan di lingkup keluarga atau adat. Hal serupa berpengaruh juga ke pemerintahan, mulai dari level terbawah, yaitu desa/kelurahan. Gambaran itu terlihat dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

"Mulai dari Musrenbangdes dominasi laki-laki sangat kuat. Akibatnya, aspirasi dan arah pembangunan mulai dari level terbawah sudah kental dengan kepentingan dan pola pikir maskulin. Padahal kita sangat membutuhkan partisipasi dan aspirasi perempuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar terkait perempuan di atas," urai juru bicara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Untuk itu, Ansy menilai penting diadakan Musyawarah Khusus (Muskhus) Perempuan di tingkat desa/kelurahan sebagai langkah nyata pengarusutamaan gender.

Ansy Lema menjelaskan, konsep pembangunan partisipatif yang dijalankan selama ini sudah berada pada alur yang benar. 

Pola People-Centered Development yang menempatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai pusat dari desain atau perencanaan, implementasi hingga evaluasi pembangunan sudah mulai diterapkan.

Namun, aspek partisipatif dimaksud masih perlu dilengkapi dengan keterwakilan perempuan, terutama dalam kultur patriarki di NTT.

Apalagi kaum perempuan di desa-desa masih tergolong kelompok marjinal, yakni kalompok yang tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan.

"Karena itu kita perlu mempertegas konsep partisipatif dalam People-Centered Development melalui pendekatan yang terpusat pada kepentingan dan pemberdayaan perempuan yang disebut Woman-Centered Development," jelas Ansy.

Gerakan tersebut sebenarnya sudah diinisiasi melalui wadah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).