Berita Belu
Wakil Bupati Belu Dorong Pembayaran Retribusi Pasar Menggunakan QRIS dan Kualitas Harus Ditingkatkan
Wakil Bupati Belu Aloysius Haleserens mendorong pembayaran retribusi pasar agar menggunakan QRIS
Penulis: Agustinus Tanggur | Editor: Kanis Jehola
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur
POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Bupati Belu Aloysius Haleserens mendorong pembayaran retribusi pasar menggunakan QRIS.
Menurut Wabup Alo Haleserens penggunaan QRIS menunjukkan teknologi akan membawa efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu QRIS juga meminimalisir potensi-potensi kecurangan yang akan dan bahkan tidak ditemukan.
"Tadi sudah disampaikan pak Deputi bahwa Belu sudah 90 persen dari sisi kuantitas, tetapi itu dari waktu ke waktu kita harus tingkatkan kualitas," ujar Wabup Alo Haleserens saat launcing QRIS retribusi pasar, Jumat 9 Agustus 2024.
Disampaikan Wabup, kalau semua itu dilakukan dengan baik, maka munculah kepercayaan masyarakat untuk berbelanja, transaksi.
"Ini akan terjadi peningkatan pendapatan, kemampuan atau daya beli meningkan. Diharapkan, tingkat kegiatan masyarakat juga dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik," tambahnya.
Wabup Aloysius juga berpesan kepada seluruh pihak atau stakeholder pemda yang berperan di Kabupaten Belu untuk terus mengintensifikasi penggunaan transaksi non-tunai yang sudah ada.
"Ini dapat mempercepat pelayanan, meminimalisir persoalan yang mungkin terjadi supaya muncul kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi yang berujung pada meningkatnya ekonomi di Kabupaten Belu," pungkasnya.
Baca juga: KPU Belu Gelar Kopi Bareng Bangun Sinergitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu 2024
Pantauan Pos Kupang, launcing QRIS Retribusi ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Wakil Bupati Belu didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Sekda Belu, Pimpinan Cabang Bank NTT Atambua, Kadis Perdagin dan Kadis Kominfo Belu. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.