KPK Sidik Korupsi Bansos Presiden, Geledah Berbagai Lokasi di Jabodetabek

"Perbuatan tersebut dalam periode waktu tertentu, bencana non-alam COVID-19. Terdakwa melakukan korupsi bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," imbuh jaksa.

Dalam surat dakwaan yang sama, jaksa juga menjatuhkan tuntutan terhadap Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.

Roni Ramdani dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara, sedangkan Richard Cahyanto dituntut pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara.

Roni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp616.241.000,00 yang dikurangi dengan barang bukti yang telah dirampas untuk negara. Jika sisa uang pengganti tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya dilelang atau dipidana selama 1 tahun.

Richard Cahyanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.134.000.000,00. Apabila sisa uang pengganti setelah dikurangi uang sitaan yang dirampas untuk negara tidak dibayar maksimal 1 bulan pascaputusan inkrah, harta benda Richard dapat dilelang atau dipidana selama 2 tahun.

Tiga terdakwa, menurut jaksa, terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Ivo, Roni, dan Richard didakwa merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial pada tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp127.144.055.620,00. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS