Jokowi: Pelantikan Tiga Wamen Sudah Dibicarakan Langsung dengan Presiden Terpilih Prabowo

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pelantikan tiga wakil menteri atau wamen di masa transisi pemerintahan dilakukan demi melancarkan dan memuluskan keberlanjutan pemerintahan.

Masuknya dua orang dekat presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, sebagai wamen dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo juga dipastikan tidak terkait dengan upaya untuk membagi-bagi jabatan menjelang pergantian pemerintahan.

”Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Ya, itu aja,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan setelah peresmian turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Saat ditanya apakah pelantikan tiga wamen terkait upaya bagi-bagi jabatan, Presiden segera menyanggah. ”Nggak, nggak, nggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pertanyaan Seputar Pelantikan Orang Prabowo Jadi Wamen di Kabinet Jokowi Saat Transisi Pemerintahan

Sebelumnya, pada Kamis (18/7/2024), Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri baru. Salah satunya adalah Thomas Djiwandono, Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Adapun dua wakil menteri lainnya yang dilantik yakni Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi dan Sudaryono yang menggantikan Harvick Hasnul Qolby sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono merupakan mantan ajudan Prabowo yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah.

”Bisa jadi juga pengisian tiga wamen ini sebagai cara Prabowo memberikan kompensasi bagi kader-kadernya dan pendukungnya dengan hadiah jabatan. Bisa jadi menteri-menteri yang menduduki pos-pos penting tidak lagi dipercaya Prabowo sehingga menempatkan orang-orang dekat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan strategi dari menteri-menteri terkait,” kata Ferry, menambahkan.

Namun, Ferry menilai bahwa kebijakan pelantikan tiga wamen ini praktis tidak menimbulkan dampak negatif. Hal ini karena konsekuensi politik yang terjadi di mana-mana, yakni bahwa siapa yang menang yang akan berkuasa.

Ketika memberikan keterangan pers di Stadion Si Jalak Harupat, Presiden Jokowi juga sempat menanggapi indeks demokrasi di pemerintahan yang turun. Menurut Presiden, demokrasi berjalan baik, salah satu indikasinya adalah pemilu yang berjalan dengan demokratis.

”Orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya enggak ada yang dihambat. Tiap hari orang mau maki-maki Presiden juga kita denger. Orang nge-bully Presiden juga kita denger. Kalo ngritik, hampir tiap detik ada pasti,” ucap Presiden.

Pro-Kontra Penempatan Thomas Djiwandono

Penempatan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan menimbulkan tanda tanya lantaran posisi tersebut biasanya diisi oleh teknokrat. Di sisi lain, inovasi pengelolaan fiskal dibutuhkan agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, posisi strategis, seperti menteri keuangan atau wakil menteri keuangan, biasanya diisi oleh teknokrat. Namun, apa yang terjadi saat ini justru diisi oleh pejabat partai politik sehingga perlu disorot ke depan terkait dengan kapasitas manajemen fiskal.

Padahal, kata Faisal, posisi tersebut semestinya diisi oleh orang yang memiliki kapasitas, baik dari sisi teknis maupun dari sisi pengalaman, serta aspek akuntabilitas dan integritas. Kapasitas secara teknis penting diperhatikan mengingat kaitannya dalam hal mengurus anggaran negara.

”Apalagi, tantangan pengelolaan fiskal ke depan itu lebih besar karena kalau kita melihat, terutama pada 2025, 2026, dan 2027, ada lompatan serta lonjakan utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun per tahunnya. Itu dua kali lipat dari utang jatuh tempo pada 2024 ini,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Kondisi tersebut menunjukkan, ruang fiskal ke depan relatif akan menjadi lebih sempit dibandingkan dengan saat ini. Selain itu, terdapat tantangan lain, baik dari sisi penerimaan pajak maupun kondisi ekonomi domestik, yang sekarang ini melemah.

Per Juni 2024, setoran perpajakan yang terdiri dari pajak dan bea cukai baru mencapai Rp 1.028 triliun atau 44,5 persen dari target dan turun 7 persen secara tahunan.

Sementara itu, setoran perpajakan hingga akhir 2024 hanya bisa mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 persen dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 2.309,9 triliun.

Oleh sebab itu, posisi Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan baru seharusnya diisi oleh orang yang lebih kompeten atau paling tidak sama dengan yang sekarang. Sebaliknya, pengalaman sebagai perwakilan partai atau bendahara umum partai tidak cukup untuk mengisi posisi dalam jajaran Kementerian Keuangan.

”Menurut pandangan saya, ke depan artinya dari sisi fiskal, ini perlu disoroti, terutama dari sisi manajemen fiskalnya dengan pemilihan dari wakil parpol, alih-alih dari kalangan teknokrat,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, keputusan menempatkan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) merupakan pendekatan baru. Hal ini sekaligus menunjukkan kemesraan antara rezim lama dan rezim baru yang memungkinkan rezim yang akan datang sudah bisa menitipkan calon pejabatnya dalam pemerintahan rezim lama.

Dari sisi positifnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses transisi kekuasaan berjalan dengan lancar. Apalagi, posisi Kementerian Keuangan saat ini tengah menjadi sorotan dari berbagai pihak, tidak terkecuali pelaku pasar keuangan.

”Kita selalu bertanya, terutama pelaku pasar keuangan, siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati karena ini sosok yang penting. Ada kesan Sri Mulyani ini tidak tergantikan. Tidak ada tokoh kita yang mampu menggantikan Sri Mulyani sehingga ada kekhawatiran kalau ini dilakukan secara biasa, selayaknya Presiden dilantik kemudian diikuti dengan penunjukan menteri akan ada penolakan nanti,” tutur Piter.

Menurut dia, penempatan Thomas dalam Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk menghindari adanya penolakan tersebut. Dengan kata lain, langkah ini sekaligus menjadi cara untuk tes ombak bagaimana penerimaan publik.

Di sisi lain, pemagangan Thomas dalam Kementerian Keuangan juga sebagai upaya adaptasi terhadap berbagai permasalahan fiskal yang tengah dihadapi.

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi keputusan yang tepat dari pemerintahan baru guna mengantisipasi gejolak yang akan muncul saat transisi kekuasaan.

Piter menambahkan, publik selama ini terlalu mendewakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sehingga terkesan tidak ada gantinya. Padahal, masih terdapat ruang kritik, antara lain minim inovasi dan terpaku pada stabilitas.

”Dalam menjaga stabilitas memang bagus, tetapi kita tidak hanya sekadar membutuhkan stabilitas. Kita ini butuh pertumbuhan dan untuk itu dibutuhkan terobosan-terobosan. Apalagi, Pak Prabowo ini sejak awal sudah menggadang-gadang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga dibutuhkan sekali sosok yang berbeda dengan Sri Mulyani,” ujarnya.

Piter berpendapat, untuk mendapatkan hasil yang baru, dibutuhkan sosok yang baru pula di posisi Menteri Keuangan. Adapun sosok Thomas Djiwandono diyakini layak mendapat kesempatan tersebut mengingat ia berasal dari keluarga begawan ekonomi.

Thomas merupakan putra dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Soedradjad, ayahnya, pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia 1993-1998 pada saat Orde Baru masih berkuasa dan kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura.

Di sisi lain, Thomas juga merupakan cicit RM Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Margono memiliki putra bernama Soemitro Djojohadikusumo, yang tak lain adalah kakek dari Thomas.

”Saya kira darahnya tidak bakal jauh-jauh. Darah ekonominya pasti ada. Beliau juga cukup lama di politik sebagai bendahara partai sehingga punya kapasitas untuk menjalankan posisinya, baik apabila nantinya sebagai Menteri Keuangan maupun sebagai Wakil Menteri Keuangan,” tutur Piter.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS