Masyarakat Sipil Berpeluang Gabung Pasukan Perdamaian di Gaza

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Masyarakat sipil kini berpeluang untuk bergabung dalam pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza. 

Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024) kemarin.

Namun demikian, prosedur keberangkatan masyarakat sipil akan diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). 

"Kemenlu yang akan mengatur ya," kata Agus dikutip dari Kompas.

Baca juga: Asops Panglima TNI Cek Kapal Bantu Rumah Sakit untuk Misi Kemanusiaan ke Gaza

Menurut dia, salah satu satuan pasukan perdamaian yang pihaknya akan kirim yakni Batalyon Zeni yang bertugas membangun berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah hingga tempat rehabilitasi.

Tempat-tempat tersebut nantinya akan diisi oleh para tenaga ahli di berbagai bidang, untuk melayani warga Palestina.

Agus pun mencontohkan tempat rehabilitasi yang membutuhkan tenaga ahli di bidang pengobatan trauma atau trauma healing untuk para korban perang.

"Nah untuk rehabilitasi butuh personel yang punya kemampuan psikologi untuk trauma healing. Mungkin bisa juga dari sipilnya," kata Agus.

Namun, Agus tidak menjelaskan secara rinci prosedur apa yang harus dilewati masyarakat sipil untuk bisa bergabung dalam pasukan perdamaian itu.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu juga tidak menerangkan secara rinci persyaratan apa yang harus dipenuhi rakyat sipil untuk bisa ikut bersama pasukannya ke Gaza.

Sebelumnya, TNI mengatakan sudah menyiapkan 1.394 personel pasukan perdamaian untuk melaksanakan misi perdamaian di Gaza.

Pasukan tersebut nantinya akan bertugas di bidang pengamanan, pembangunan fasilitas umum hingga tenaga medis.

Tidak hanya itu, TNI telah menyiapkan bantuan lanjutan untuk dikirimkan ke Gaza berupa KRI yang akan menjadi rumah sakit apung, alutsista tambahan hingga bantuan logistik.

Agus memastikan bantuan tersebut akan dikirimkan jika gencatan senjata telah terjadi di Gaza dan TNI mendapatkan mandat dari PBB. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS