Lipsus - Stok Vaksin Rabies di NTT Habis

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Peternakan atau Disnak NTT rutin melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menanggulangi kasus rabies. Saat ini stok vaksin di dinas sudah habis.

Kepala Bidang Keswan Disnak NTT, drh. Melky Angsar M.Sc  memastikan, pihaknya telah menyebarkan bahan edukasi di 1.855 titik di gereja, sekolah, kantor desa berupa poster dan leaflet pada Pulau Timor. Tujuannya, memberi informasi apa yang harus dilakukan ketika terkena gigitan HPR.

Dia berharap masyarakat ikut peduli melakukan vaksinasi terhadap HPR seperti anjing. Langkah lainnya, melakukan vaksinasi terhadap HPR yang ada. “Disnak NTT telah mendistribusikan vaksin ke beberapa daerah,” kata Melky, Rabu (29/5). 

Baca juga: Lipsus -  Muncul Dugaan Kasus Rabies di Kota Kupang, Pemkot Turunkan Tim Terpadu

Melky mengatakan, jumlah vaksin yang terbatas menjadi salah kendala belum maksimalnya penanganan rabies di NTT. Disnak NTT harus membagi vaksin yang ada untuk semua daerah di NTT dan beberapa daerah, sudah melakukan pengadaan vaksin sendiri. 

Saat ini disnak sedang mengajukan permohonan tambahan bantuan vaksin ke pemerintah pusat dan Australia. 

"Memang kita harapkan setiap kabupaten/kota untuk bisa menganggarkan beli vaksin. Karena kalau kita mau mengharapkan bantuan luar, ya butuh waktu," kata dia. 

Melky mengatakan, saat ini stok vaksin di Provinsi sudah tidak ada karena telah disalurkan semua ke daerah di Pulau Flores hingga Lembata maupun di Pulau Timor. 

"Membantu tidak bisa seluruhnya kita penuhi sampai 100 persen kebutuhan. Provinsi harus membagi diri untuk 22 kabupaten/ kota. Harusnya mereka juga menyiapkan," katanya. 

Pemda bisa menggunakan anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT). Semua daerah memiliki dana itu. Untuk penggunaan bisa didahulukan dengan penetapan status KLB rabies. 

"Dasar itu saja sudah bisa menggunakan BTT itu untuk bencana. Bisa bencana alam, non alam," kata Melky. 

Ke depan, akan didorong agar pengadaan vaksin menggunakan dana desa. Setiap desa mengalokasikan Rp 15 juta untuk penanggulangan rabies lewat pengadaan vaksin maupun operasional petugas lapangan. 

“Kerja kolaboratif  agar pencegahan maupun penanggulangan rabies bisa diwujudkan. TTU beli vaksin pakai dana BTT. Tapi belum semua kabupaten, kita tidak bisa paksa, hanya mengimbau," katanya. 

Kendala lain, adalah operasional petugas lapangan yang harus datang ke rumah warga untuk melakukan suntik HPR dengan jarak yang  jauh dan sistem pemeliharaan anjing yang dilepas liarkan.

“Dia cerita, petugas harus mengejar HPR untuk disuntik. Belum lagi, petugas mendapat resiko terkena gigitan HPR.Ooperasional agar membantu petugas lapangan,” katanya. 

Saat ini BNPB membantu operasional untuk petugas vaksinator dengan bantuan sebesar Rp 1,5 miliar. Kemungkinan pekan depan dana bantuan itu bisa dicairkan oleh BPBD Provinsi NTT untuk disalurkan ke semua petugas lapangan. 

Selain itu, jumlah dokter hewan yang belum seimbang dengan pusat kesehatan hewan (Puskeswan). Idealnya setiap kecamatan harus ada satu Puskeswan. Diharapkan, pemerintah daerah bisa membangun puskeswan dan menempatkan petugas sehingga bisa lebih cepat menangani jika ada temuan kasus. 

TTU Vaksin 4.596 HPR 

Kepala Dinas Peternakan Timor Tengah Utara (TTU), Trimeldus Tonbesi mengatakan, telah melakukan vaksinasi terhadap 4.596 HPR. Cakupan vaksinasi terdata sejak Januari hingga April 2024. Sedangkan Bulan Mei 2024, belum melanjutkan pelaksanaan vaksinasi HPR. 

Jumlah HPR yang telah divaksinasi ini tersebar di 11 kecamatan di TTU. Kecamatan yang telah menjadi sasaran vaksinasi yakni Kecamatan Mutis, Bikomi Tengah, Bikomi Selatan, Noemuti, Noemuti Timur, Insana, Miomaffo Timur, Miomaffo Tengah, Miomaffo Barat, Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Musi.

Pada Bulan April 2024 lalu, Tim Disnak TTU melakukan vaksinasi secara masif terhadap HPR . Sebanyak 8 tim dikerahkan untuk melakukan vaksinasi di wilayah tersebut. Setiap hari akan dilakukan vaksinasi HPR di 8 desa di Kabupaten TTU. "Jadi satu kecamatan itu, semua tim masuk vaksinasi di situ sampai selesai baru pindah ke kecamatan lain," ujarnya.

Para pemilik hewan peliharaan anjing agar tidak takut memvaksinasi hewan mereka. “Para pemilik hewan peliharaan Anjing, agar membantu menangkap atau mengandangkan anjingnya agar petugas bisa memvaksinasi HPR tersebut. Termasuk kepada aparat desa/ kelurahan mohon kerja samanya mempersiapkan masyarakat sehingga dinas bisa menjangkau lebih banyak hewan peliharaan," ungkapnya.

Kadis Peternakan dan Perikanan Belu, Yoos Djami, menyampaikan vaksinasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci penanganan rabies di Belu. Upaya vaksinasi HPR anjing di Belu mencapai 16.252 ekor yang tersebar di 65 desa dan kelurahan dari total 81 kelurahan/desa di Kabupaten Belu.

Selain vaksinasi, kata dia, upaya lain juga mencakup pemeriksaan terhadap kasus gigitan anjing.  "Dari total 333 orang yang digigit HPR, 39 sampelnya diperiksa di laboratorium Denpasar, Bali dan 23 di antaranya dinyatakan positif rabies. Artinya, dari sampel yang kirim ada 23 ekor anjing yang positif," jelas Yoos Djami.

Untuk menangani situasi ini, posko penanganan rabies telah dibentuk di tingkat kecamatan. Posko ini bertugas untuk menyebarkan informasi, melakukan komunikasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. 

"Kami bersyukur hingga saat ini, pihaknya bersama NGO dan pihak terkait lainnya terus dilakukan kegiatan kampanye dengan sasaran siswa SD, SMP, dan masyarakat desa, dalam upaya edukasi," tambah Yoos.

Mengenai kasus kematian akibat rabies, Yoos menekankan pentingnya pelaporan gigitan anjing oleh masyarakat dan menyampaikan bahwa hingga saat di Kabupaten Belu 2 Kasus kematian akibat rabies. 

Stok vaksin rabies yang tersedia tinggal 17.500 dosis vaksin rabies, 16.000 dosis sudah digunakan.  " Belu akan menerima tambahan 20.000 dosis vaksin dari provinsi pada akhir Mei, dan Pemda mengadakan 10.000 dosis vaksin tahun 2024," katanya. (fan/bbr/cr23) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS