Melihat Lebih Dekat "Hydro-Diplomacy" RI di Forum Air Dunia Ke-10 Bali

Kedua, Presiden menyebutkan bahwa Indonesia terus memberdayakan "hydro diplomacy" untuk kerja sama konkret dan inovatif, menjauhi persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.

Ketiga, Indonesia konsisten memperkuat "political leadership" sebagai kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan.

Di hadapan para kepala negara yang hadir, Presiden Jokowi menekankan bahwa peran air sangat sentral bagi kehidupan manusia.

Baca juga: Dirut PLN Tinjau Posko Utama Kelistrikan KTT WWF, Pastikan Seluruh Sistem Kelistrikan di Bali Andal

Menurut Kepala Negara, kelangkaan air dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. Menurut Presiden terlalu banyak air (too much water) maupun terlalu sedikit (too little water) dapat menjadi masalah bagi dunia.

World Water Forum atau Forum Air Sedunia Ke-10 ini, kata Presiden, sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

"Yang mulia, air bukan sekadar produk alam, tetapi merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan kita, sehingga butuh upaya bersama untuk menjaganya. Dan dengan ini saya nyatakan sesi pertemuan tingkat tinggi Forum Air Sedunia ke-10 dibuka," kata Presiden seraya membuka pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Sementara Presiden World Water Council (WWC/Dewan Air Dunia) Loic Fauchon mengingatkan bahwa masalah air di tingkat nasional tidak akan selesai dengan baik apabila kebijakan untuk menanganinya diputuskan secara sentralistik atau terpusat.

“Pemerintah harus menjamin tanggung jawab (menangani masalah air) dibagi secara adil antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah karena masanya menangani masalah air melalui kebijakan sentralistik hendaknya diakhiri,” kata Fauchon kepada perwakilan negara-negara yang hadir dalam Pertemuan Tingkat Tinggi World Water Forum (WWF) Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Senin.

Ia mengatakan, hal tersebut harus diperhatikan pemerintah karena merekah pemegang tanggung jawab tertinggi di negara, termasuk dalam menangani masalah air.

Fauchon mengingatkan pemerintah untuk terus berkomitmen dan memahami kondisi air di negara masing-masing. Apalagi, masalah air merupakan persoalan politik.

Baca juga: Telkomsel Pastikan Kesiapan dan Kemudahan Akses Jaringan Broadband Terdepan pada WWF 2024 di Bali

Selain itu, dalam penanganan masalah iklim, ia mengingatkan supaya sebagian pendanaan untuk hal tersebut dialokasikan langsung untuk menangani masalah air dan membina sistem sanitasi yang baik.

“Kami juga menyerukan supaya utang terkait air dibatalkan bagi negara-negara dan kota-termiskin di dunia,” kata Fauchon, menambahkan.

Aturan mediasi dalam penanganan sengketa di sungai, danau, dan darah aliran sungai harus diperkuat, karena diplomasi air harus diutamakan demi menjaga perdamaian dan meredakan potensi konflik karena air, ucap dia.

Fauchon juga menyatakan bahwa pemerintah negara harus memastikan sumber daya air dan sanitasi yang baik dapat dinikmati oleh masyarakat hingga tempat terpencil, supaya tidak memicu kepadatan penduduk di lokasi aman air yang dapat menekan ketahanan air di daerah itu.

World Water Forum Ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 18—25 Mei 2024, membahas konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam.

Sebanyak 244 sesi pembahasan terkait air dalam WWF diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengelolaan air secara global. (ANTARA)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS