Yusril Hengkang dari PBB, Tepis Isu Jadi Jaksa Agung

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memutuskan mundur sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Keputusan mundur itu disampaikan Yusril dalam Sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (18/5).

Bukan hanya melepas jabatan yang ia emban sejak 1998, Yusril bahkan juga keluar dari partai yang sudah identik dengan namanya tersebut.

Yusril mengatakan setelah keluar dari PBB ia akan tetap terlibat secara intens baik sebagai akademisi maupun sebagai profesional di bidang hukum dan pemerintahan.

Menurut Yusril, dengan membebaskan diri dari ikatan partai, ia akan lebih leluasa bergerak dan berbuat.

"Katakanlah saya dapat bertindak sebagai seorang negarawan yang mengatasi segala paham dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara," jelas Yusril ketika dikonfirmasi, Minggu (19/5)

"Dalam kondisi seperti itu, saya bisa berbuat optimal menggunakan segala kemampuan dan keahlian untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan bangsa, katakanlah dalam membangun kehidupan hukum, demokrasi dan konstitusi, tanpa beban anggapan memperjuangkan kepentingan partisan," tambah dia.

Yusril paham keterikatan dirinya dengan PBB tidak bisa terlepaskan begitu saja. Namun ia menekankan selama menjabat ketum, dirinya sudah sering menyampaikan pandangan terkait aspek konstitusi, hukum hingga demokrasi dan tidak mewakili PBB.

Baca juga: Wawancara Eksklusif - Prof Yusril Ihza Mahendra: Majelis Hakim MK Tidak Berat Sebelah

"Tentu jejak keterkaitan historis saya dengan PBB yang menganut ideologi modernisme Islam tidak akan terhapus begitu saja," kata Yusril.

"Selama ini pun, meskipun ketika saya masih menjabat Ketua Umum PBB, pandangan-pandangan saya mengenai soal konstitusi, hukum dan demokrasi adalah pandangan profesional akademisi, tidak mencerminkan pandangan partisan. Apalagi ketika saya berada di luar partai, profesionalitasnya tentu akan lebih mengedepan," tutur dia.

Mundurnya Yusril dari PBB memunculkan isu Ia disebut menjadi Jaksa Agung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Bukan tanpa alasan, pada Pilpres 2024 lalu Yusrik mendukung Prabowo-Gibran.

Selain itu ia juga memiliki pengalaman mumpuni di bidang hukum. Namun Yusril menepis isu itu. Ia memastikan tidak ada kaitannya dirinya mundur dari PBB dengan isu menjadi Jaksa Agung. "Saya tidak memenuhi syarat jadi Jaksa Agung," kata Yusril.

Terpisah, Sekjen PBB Afriansyah Noor menceritakan bahwa keputusan Yusril mundur dari PBB sempat memantik gejolak di internal partai.

Menurut Afriansyah, sempat ada perdebatan mengenai mekanisme pemilihan Penjabat (Pj) ketum apakah akan dilakukan dengan aklamasi atau pemilihan suara (voting).

"Oleh karena itu, ketika mundur harus menunjuk Pj ketua umum yang akan menyiapkan pelaksanaan Muktamar atau transisi. Jadi pelaksanaannya itu ketika beliau mengatakan mundur itu kita mendadak, saya pribadi, 'Waduh, ini gimana'. Akhirnya kita lihat AD/ART, bagaimana prosedurnya. Jadi bisa aklamasi, tapi kalau tidak suara sama itu bisa voting," jelas Afriansyah.