Ganjar Ingatkan Prabowo: Yang di Dalam Pemerintahan Juga Bisa Mengganggu

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang.

Eks Danjen Kopassus itu pun meminta pihak itu tidak mengganggu saat dirinya sudah dilantik.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara Bimtek dan Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) lalu.

Mulanya, Prabowo berbicara dirinya ingin bekerja sama dengan berbagai latar belakang untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan.

Hal ini bisa tercapai jika semua pihak bisa bersatu.

“Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerja sama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu,” ucap Prabowo.

Lalu, Prabowo pun menyinggung pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang.

Dia pun meminta pihak itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

“Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan,” katanya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Angkat Bicara Usai Nyatakan Sikap Jadi Oposisi Prabowo-Gibran

“Silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan agar nantinya tidak asa masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan.

“Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Aaya malu saya di kasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir saya berpikir bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar,” pungkasnya.

Sementara, mantan Capres 2024 yang juga kader PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo turut angkat bicara soal peryataan Prabowo tersebut.

Ketika ditanya wartawan di usai bertemu relawan pendukung di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (10/5) sore, Ganjar pun mengingatkan Prabowo bahwa pihak yang turut bekerja sama bisa saja menjadi pengganggu dalam jalannya pemerintahan.

“Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho, saya ingetin lho ya,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun menjelaskan pihak yang justru mengganggu jalannya pemerintahan dari dalam. Dia pun mencontohan bagaimana pihak itu justru terlibat kasus korupsi, padahal pemerintahan ingin berjalan secara bersih.

“Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu,” ujarnya.

Ganjar pun mengingatkan Prabowo, tak menutup kemungkinan bahwa pihak yang berada di luar justru banyak berkontribusi membantu pemerintahan berjalan baik.

Baca juga: Wawancara Eksklusif - Ganjar Pranowo: PDIP di Luar Pemerintahan Prabowo Sama-sama Terhormat

“Yang di luar jangan jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu ya,” terangnya.

Dia juga meyebut, bahwa proses pengawasan atau check and balances akan berjalan jika ada pihak yang berada di luar pemerintahan. Termasuk, bagaimana masyarakat sipil turut terlibat dalam jalannya pemerintahan.

“Dan kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis,” katanya.

Namun, Ganjar mengaku setuju dengan peryataan Prabowo jika pihak yang menggangu itu justru membawa kehancuran atau merusak jalannya pemerintahan ke depan.

“Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan,” tegas Ganjar.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun menjelaskan maksud Prabowo Subianto soal jangan ganggu jika tidak mau bekerja sama.

Habiburokhman menyebut tak ada maksud apa-apa soal pernyataan tersebut.

“Itu pernyataan normatif tidak tendensius ke mana pun,” kata Habiburokhman, Jumat (10/5).

Habiburokhman mengatakan Prabowo menghendaki menjalin kerja sama dengan semua pihak di pemerintahannya kelak.

“Apakah di dalam pemerintahan atau di luar kemerintahan tidak ada masalah selama tujuan kita sama-sama untuk kemaslahatan rakyat,” ujar dia.

Baca juga: Prabowo Bangga Didukung Banyak Presiden Saat Pilpres 2024

Namun, dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Prabowo mengingatkan pihak yang tidak mau bekerja sama di dalam pemerintahan.

“Jangan ada oknum-oknum yang berniat tidak baik mengganggu pelayanan rakyat,” tandas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang meminta agar pihak yang memilih jalan beroposisi tidak menganggu pemerintahannya mendatang.

Menurutnya, pernyataan Prabowo sudah terang benderang. Dengan begitu, tidak perlu ada yang dijelaskan kembali dari pernyataan Eks Danjen Kopassus tersebut.

“Udah terang benderang kok pernyataannya kok. Gak perlu dijelaskan lagi dan Pak Prabowo itu pejuang sejati, seorang demokrat,” ucap Zulhas, Jumat (10/5).

Menteri Perdagangan RI itu pun mengungkit cerita Prabowo yang kalah dua kali pemilihan presiden (pilpres) pada 2014 dan 2019 yang lalu. Saat itu, Prabowo justru memilih bergabung dengan Jokowi yang mengalahkannya.

“Bahkan diajak Pak Jokowi malah bareng-bareng. Jadi Prabowo sangat terbuka seseorang. Jadi mengutamakan kepentingan merah putih, mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan Indonesia,” katanya.

“Dari perasaan tidak enak, dihina, dicaci, kata Pak Prabowo itu apalah artinya sakit hati, apalah artinya dicaci dibanding untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar,” sambungnya.

Peryataan Prabowo Multitafsir

Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan menilai Prabowo Subianto berusaha keras untuk merangkul lawan politik bekerjasama untuk membangun bangsa.

Menurutnya, upaya itu langsung dilakukan usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024

Yusak melihat bahwa kemudian ada partai politik yang tidak mau bergabung membangun bangsa itulah fakta dinamika poltik yang terjadi.

“PDI Perjuangan menunjukkan kesan tidak ingin bergabung dengan pertimbangan politik tertentu dan belakangan sikap Pak Ganjar menyatakan akan menjadi opisisi,” ucap Yusak, Jumat.

Meskipun sikap resmi PDI Perjuangan baru akan diputuskan pada Rakernas nanti.

Sebetulnya diksi Prabowo tidak ingin pemerintahannya diganggu itu multitafsir.

Dalam artian pihak yang menolak ini tentu tidak menghambat seluruh program pembangunan bangsa ke depan.

Baca juga: Prabowo Subianto Diramalkan jadi Jembatan Antara Jokowi dan Bu Mega, Benarkah?

“Saya kira warning Pak Prabowo harus ditafsirkan sebagai upaya beliau untuk mulai bekerja melibatkan semua komponen anak bangsa termasuk semua entitas politik,” urainya.

Yusak lebih senang memaknai bahwa Prabowo sudah berikhtiar mengajak tetapi kalau toh tidak mau yasudah.

Dalam bahasa Prabowo jadilah penonton yang baik, bukan penonton yang menghambat.

“Kecuali Pak Prabowo tidak mengajak itu lain lagi konteksnya (dalam hal anggapan pemimpin otoriter),” ucapnya.

Prabowo terang-terangan merangkul kepada seluruh partai yang kalah untuk membangun bangsa.

Dekan Fisip Universitas Pamulang itu menuturkan perkembangan politik ini kan tetap bergerak dinamis, sekarang Presiden Jokowi masih menjabat setelah lengser ini yang menjadi pertanyaan.

Terlebih Jokowi kini tidak memiliki kendaraan politik karena tidak lagi menjadi kader PDIP.

“Ini yang sering saya katakan meskipun Pak Jokowi menjadi bintang elektoral di tiga pemilu terakhir tetapi kan ada fase di mana bintang elektoral akan pudar dengan sendirinya,” urai Yusak.

Tidak menutup kemungkinan PDIP sekarang ambil oposisi tetapi pilpres berikutnya PDIP berkuasa ketika faksinya Jokowi melemah.

“Bisa saja PDIP masuk ke pemerintah dan pastinya Pak Prabowo akan berpikir realistis karena bagaimanapun PDIP identitas kekuatan politik yang tidak bisa diremehkan. Kalau Pak Jokowi kan mengandalkan mesin relawan, PDIP parpol yang punya pilar penting merebut kekuasaan jadi bargainingnya tak bisa dianggap remeh,” pungkasnya. (tribun network/yuda)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS