Golkar Dukung Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran: Jangan Halangi Presiden Bekerja Urus Rakyat

POS-KUPANG.COM – Partai Golkar akan mendukung penuh keputusan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka jika arahnya untuk kepentingan rakyat. Bahkan jangan halang-halangi atau membatasi gerak presiden dan wakil presiden untuk mengurus rakyat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Partai Golkar, Dave Laksono yang menyatakan mendukung wacana penambahan kementerian yang berkemungkinan akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, kabinet merupakan urusan presiden. Kementerian merupakan ruang gerak presiden untuk mengurus rakyat.

Untuk itu, katanya, ruang gerak presiden jangan dihambat, karena apa yang dilakukan tentunya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta.

“Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya, ya jangan dihambat, jangan dibatasi, jangan dihalang-halangi," ujar Dave kepada wartawan, Kamis 9 Mei 2024.

Dikatakannya, penambahan kementerian jangan selalu dipandang dari sisi negatif. Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh.

Dave meyakini bahwa wacana penambahan kementerian di era Prabowo-Gibran, akan mempermudah pemerintah dalam membuat kebijakan untuk masyarakat.

"Presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," tandas Dave.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons soal munculnya isu kalau Prabowo-Gibran akan membentuk sebanyak 40 kementerian di kabinet yang dipimpinnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Angkat Bicara Usai Nyatakan Sikap Jadi Oposisi Prabowo-Gibran

Baca juga: Ahok Berpeluang Maju ke Pilkada DKI Jakarta, KPU Kini Tunggu PKPU

Habiburokhman menyebut, sejatinya soal pembentukan kabinet itu murni berada pada hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"Secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak prabowo, sebagai presiden elected. Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 6 Mei 2024.

Namun jika membicarakan soal jumlah, Habiburokhman menilai tidak masalah jika memang nantinya akan terbentuk banyak Kementerian.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata dia.

Dirinya lantas meminta kepada publik untuk tidak membaca postur 'besar' itu pada keadaan fisik seorang manusia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu memang menyadari, jika postur gemuk pada seseorang bukan berarti yang bersangkutan sehat.

Namun, postur gemuk di jajaran kabinetlain halnya dengan postur tubuh manusia.

Kata dia, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.

"Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata dia.

Baca juga: Jubir Partai Demokrat: Tidak Salah Prabowo-Gibran Bentuk Kabinet Gemuk

Baca juga: Zulkifli Hasan Blak-Blakan Dorong 4 Kadernya Jadi Menteri, Ini Daftar Nama Calon Menteri dari PAN

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dlm pemerintahan sehingga jadi besar," tukas Habiburokhman.

Sebagai informasi, jika jumlah kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya benar sebanyak 40 kementerian, maka angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah kementerian yang ada saat ini.

Seperti dikutip dari laman presidenri.go.id jumlah kabinet di Republik Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ada sebanyak 34 kementerian.

Dimana jumlah itu terbagi atas 4 Kementerian Koordinator dan 30 Kementerian Bidang. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS