Pilpres 2024

Muhaimin Iskandar Lebih Berpeluang Jadi Menteri Ketimbang Anies Baswedan

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dinilai lebih berpeluang menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran dibanding Anies Baswedan. Ini pertimbangannya.

Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
LEBIH BERPELUANG – Muhaimin Iskandar dinilai lebih berpeluang jadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran dibandingkan dengan Anies Baswedan. 

POS-KUPANG.COM – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dinilai lebih berpeluang menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran dibanding Anies Baswedan. Pasalnya dalam Pilpres 2024 lalu, Anies sangat ngotot jatuhkan Prabowo ketimbang Cak Imin.

Fakta lainnya, adalah sejauh ini yang positif dirangkul oleh Prabowo Subianto adalah Muhaimin Iskandar. Sebab Prabowo butuh dukungan Partai Kebangkitan Bangsa.

Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak akan mungkin diakomodir, lantaran PDIP telah siap menjadi oposisi.

Lantas, seperti apa nasib Anies Baswedan? Akankah dirangkul Prabowo Subianto, padahal saat kampanye lalu, Anies paling ngotot menyerang Prabowo-Gibran.

Ini belum termasuk partai Koalisi Indonesia Maju yang mungkin saja merasa tak nyaman bila mengaitkannya dengan musim Pipres 2024 lalu.

Atas fakta itulah, sehingga Analis Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin angkat bicara, dia menyebutkan, bahwa Anies bakal sulit jadi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

pasalnya, Prabowo pasti akan mengutamakan tokoh atau sosok dari parpol yang telah berjasa dalam pemenangannya di Pilpres 2024.

"Kelihatannya Anies tidak akan jadi menterinya Prabowo, karena Prabowo pasti akan mengutamakan koalisinya, dan mengutamakan tokoh yang berjasa," kata Ujang.

Ini belum termasuk sikap parpol pengusung Prabowo Gibran

yang tentunya tidak begitu saja menerima menerima kehadiran Anies di lingkaran capres-cawapres terpilih.

"Saya melihat sulit Anies masuk ke menteri Prabowo Gibran karena partai-partai politik pendukung  juga tidak akan mau terima kalau Anies jadi menterinya Prabowo," ucapnya.

Baca juga: Kaesang Catut Nama Sang Ayah, Sebut Presiden Jokowi Dukung PSI Maju Pilkada

Tak Ingin Berandai-andai

Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan tidak berandai-andai mengenai peluangnya ditawari kursi Menteri usai kalah dari Pilpres 2024.

Hal ini terkait dua partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, yakni NasDem dan PKB telah mendeklarasikan dukungan mereka kepada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Saya udah bilang kemarin (soal responsnya jika ditawari kursi menteri), kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab 'tidak', nanti akan dibilang 'emangnya ditawarin?'. Saya bilang 'iya', 'emangnya ditawarin?'," ujar Anies.

Anies menyebut, untuk saat ini, ia akan menjalani situasi yang ada. Namun, ia menekankan bahwa dirinya akan meneruskan gagasan perubahan, jika ada kesempatan lain yang didapatkannya.

"Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, ya teruskan," kata Anies.

Dalam kesempatan yang sama, Anies mengingatkan hal yang menurutnya tak kalah penting, yakni mengenai catatan-catatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu (catatan MK dalam putusan PHPU Pilpres 2024). Kenapa? Akhirnya, nanti berulang terus setiap pemilu," kata Anies.

Menurutnya, berbagai catatan MK mengenai proses Pilpres 2024 tak boleh dilupakan dan sudah seharusnya menjadi bahan koreksi kepemiluan Indonesia.

Ia menyoroti betul isu yang masif diperbincangkan setelah Pilpres 2024 justru malah soal bagi-bagi jabatan, bukan usaha pengoreksian sistem pemilu itu sendiri.

Baca juga: Anies Baswedan Soal Pilkada DKI: Jedah Dulu, Tunggu Petunjuk Muhaimin Iskandar

Baca juga: Titi Anggraini Soroti Presiden Jokowi: Kalau Dukung Kaesang Itu Sangat Keterlaluan

Padahal, ia menilai, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh praktik pemilu dan pilpres.

"Jadi, kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90 persen persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasi jabatan apa," tutur Anies.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, ia menghormati sistematika bernegara sambil tetap menyampaikan semua catatan MK yang dinilai harus menjadi koreksi.

"Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikam sebagai bahan penyusunan undang-undang." (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved