Wawancara Eksklusif - Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo: Apapun Protesnya Pertandingan Sudah Usai

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan keberadaan partai politik di luar pemerintahan baik untuk demokrasi.

Menurutnya, tanpa adanya oposisi tentu pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa check and balance.

Sejauh ini hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtwra (PKS) yang cenderung akan berada di luar.

“Tapi tentu saya tidak punya hak untuk mengomentari apapun yang akan diputuskan oleh temen-temen PDIP atau PKS. Itu hak mereka untuk memutuskan dan dari KIM kita sudah sepakat kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk memutuskan,” kata Dradjad dalam podcast Tribun Network di Jakarta, Selasa (29/4/2024).

Dradjad berharap seluruh parpol berdebat dengan keras dan secara substantif di parlemen dalam posisi pemerintah dan non pemerintah tapi hubungan kerja sama tetap bagus.

“Saya berharap itu bisa kita bagun, tetap profesional hubungannya. Kita lihat lah, demokrasi kita sedang berkembang dan bekonsolidasi,” tegasnya.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu menuturkan bahwa pertandingan sudah selesai, seperti Indonesia lawan Uzbek kemarin.

Apapun protesnya pertandingan sudah selesai, setiap pihak haeus menerima hasil itu.

“Saya rasa sudah saatnya kita untuk move on, menyiapkan agenda politik berikutnya, Pilkada, menyiapkan transisi, dan lalu sudah itu, parpol-parpol melakukan apa yang terbaik yang bisa disumbangkan. Saya rasa it’s time to move on,” tukas ekonom senior ini.

Lanjutan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Dradjad Wibowo:

Mas Dradjad, yang dalam waktu yang lama jadi obrolan orang adalah program makan siang gratis. Nah ini pasti orang setelah pemilu selesai, pilpres selesai, orang pasti akan bertanya lagi. Kira-kira kapan ini bisa diaranya? Karena ada informasi baru tahun 2029?

Oh 2029 itu adalah 100 persen. Tapi kalau dijalankannya, itu sangat tergantung pada APBN 2024 dan APBN 2025.

Nah untuk tahun 2024 kan Pak Prabowo nanti dilantik itu kan 20 Oktober. Ada sisa waktu 2 bulan lebih sedikit lah. Nah kalau memang nomenklatur di APBN 2024 memungkinkan, tentu akan dicoba di November dan Desember 2024.

Sepengetahuan Mas Dradjad, nomenklatur untuk itu ada nggak?

Belum ada, tapi kan ada beberapa pos yang memang bisa dialih-alihkan. Nah itu saya nggak tau itu nanti apa namanya menteri keuangan yang berikutnya yang akan tau. Kalau memang ada pasti akan langsung dilaksanakan.

Tapi kalau tidak ada, itu kan sudah disiapkan di era APBN 2025. Jadi saya rasa 1 Januari 2025 itu sudah akan dieksekusi. Cuma berapa, daerah mana saja, ya itu nanti tentu tergantung ruang fiskal yang tersedia, tergantung prioritasnya.

Nah Mas Gibran sudah menyampaikan 3T, tertinggal, termiskin, terluar. Jadi itu mungkin akan diprioritaskan di sana. Nanti berapa dari 82,9 juta anak sekolah itu berapa yang dilakukan di tahun 2025.

Nah itu nanti tergantung pembahasan era APBN 2025 yang sekarang sedang dibahas itu. Disiapkan oleh Kementerian Keuangan, terus nanti dibahas di DPR.

Tanggal 27 November itu akan dilakukan sebuah pesta demokrasi berikutnya. Yaitu Pilkada di 545 kota, kabupaten, dan provinsi. Pemerintah Prabowo terpaut hanya Oktober, November. Hanya 1 bulan. Menurut Mas Drajad bagaimana melihat fenomena ini?

Ya karena kan baru dibuat Pilkada serentak ya kan.

Tapi saya rasa kita akan baik-baik saja. Saya rasa ya karena persiapan Pilkada-nya kan sudah dilakukan sekarang. Dan yang menyelenggarakan Pilkada kan bukan pemerintah. KPU kan. Jadi KPU sudah melakukan persiapan. Kalau gak salah Agustus itu malah sudah pendaftaran calon kan.

Jadi prosesnya sudah berjalan. Riak-riak di internal partai itu juga sudah berjalan dari sekarang. Nanti kan riak-riak itu akan ada cut off-nya di bulan Agustus. Saya lupa tanggal 27 atau tanggal berapa itu. Saat diumumkan oleh KPU siapa calonnya kan.

Kemudian proses kampanye-nya nanti setelah itu akan mulai dilakukan.

Jadi saya rasa yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih menyiapkan supaya aquariumnya ini gak kotor, gak berantakan. Jadi artinya nanti Panglima TNI yang akan datang, Kapolri yang akan datang itu menjaga supaya kondisi politik nasional dan politik daerah itu stabil. Termasuk Menteri Dalam Negeri.

Tentu Menteri Dalam Negeri. Jadi saya rasa sih, dan biasanya sih penggantian Panglima TNI maupun Kapolri itu kan gak langsung biasanya. Dan kalau kita lihat kan Mas Sigit dan ini kan Panglima TNI kan masih panjang masanya.

Jadi biasanya sih gak langsung. Jadi sistem sudah berjalan.

Sistemnya sudah berjalan, jadi ya rasanya sih akan baik-baik saja.

Mas Drajad, kalau sebagai seorang papar, seorang politisi, Mas Drajad memandang apa yang tantangan yang paling krusial untuk pemerintahan ke depan? Kan ekonomi juga tidak lagi baik-baik saja kan. Rupiah lagi dalam kondisi tidak baik. Lalu kemudian harga BBM juga tidak dalam kondisi baik. Ketersediaan pangan, ketahanan pangan. Apalagi juga situasi cuaca dan bencana alam juga tidak baik-baik saja?

Itu sudah kita sampaikan di visi misi Prabowo-Gibran. Tantangan pertama itu perubahan mikro. Dan ini kita perlu mengedukasi masyarakat lebih banyak.

Karena belum banyak yang sadar perubahan iklim itu real. Hidupan kita real dan kita rasakan. Kita rasakan sekarang kan hujan tidak jelas, Wongsone tidak jelas, musimnya tidak jelas.

Kemudian kadang gede banget, kadang panas banget. Kemudian beberapa daerah terasa jauh lebih panas dari biasanya. Dan itu pengaruhnya besar sekali ke tanaman, ke produksi pangan.

Jadi ini tantangan yang terbesar. Tapi kita tidak bisa jalankan sendiri. Sebagian dari dunia.

Cuma kita punya beberapa kewajiban. Dan kewajiban itu harus kita lakukan. Misalkan pengurangan energi yang berbasis fosil.

Kemudian prinsip-prinsip kelestarian harus dijalankan lebih ketat lagi. Bisnis gak bisa as usual harus menjaga kelestarian. Gak bisa buang sampah sembarangan dan sebagainya.

Sampah harus kita olah untuk kita ubah jadi energi dan sebagainya. Jadi itu tantangan yang bukan sesuatu yang seperti jedar-jeder gitu. Tapi lambat, tapi lama-lama makin nyelekit ke badan kita.

Nah itu harus kita address ya. Kemudian tantangan kedua tentu saja ekonomi. Ekonomi dunia sedang mengalami sedikit, Bukan sedikit mungkin cukup ya. Turbulensi yang cukup serius. Kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi.

Kita juga melihat dollar menguat yang membuat rupiah kita makin melemah. Dan tentu itu membuat pembayaran utang lebih mahal. Membuat macem-macem lah ya.

Harga pangan juga akan lebih mahal ya. Jadi itu tantangan ekonomi. Dan itu sangat serius.

Karena apa? Karena program Prabowo Gibran ini, programnya Pak Prabowo itu. Program yang secara fiskal itu ekspansioner. Artinya dia butuh dana besar. Lebih besar. Ekspansioner. Iya betul.

Dan makanya kita menarikkan penerimaan negara. Bukan pajak ya, penerimaan negara. 23 persen dari PDB.

Saya kasih gambarannya begini. Sekarang ini PDB kita itu sekitar Rp20.800. Rp20.872,4 kalau nggak salah inget. Bener nggak rupiah? Triliun.

Rp20.872,4 triliun. Kemudian penerimaan negara itu sekitar Rp2.770 triliun. 13 % . Nah, kalau program Pak Prabowo akan dijalankan, kan kita butuh penerimaan negara bukan 13?ri PDB. Sekarang ini 13?ri PDB. 13,3 tepatnya.

Dari 13,3. Ngomong Ongko-Ongko memang senengan ku, 13,3?ri PDB.

Nah, seandainya angka 23 % itu kita terapkan sekarang, itu artinya penerimaan negara itu, yang tahun 2023 kemarin ya, itu harusnya bukan Rp2.700 triliun lebih, tapi harus ditambah lagi Rp2.300 triliun.

Untuk tahun 2023 kemarin, kita bisa melihat gap-nya gede banget. Dari mana duitnya?. Nah, kalau duit itu nggak ada, skenario-nya cuma dua.

Skenario pertama, nambah utang. Skenario kedua, programnya nggak dijalankan maksimal. Di-hold dulu ya. Nah, ini kan dua-duanya nggak menyenakkan. Dan jangan lupa, utang itu kita dibatasi.

Defisit APBN dibatasi 3 % . Date ratio, rasio utang dibatasi 60 % . Sekarang rasio utang kita posisinya 39,9 % , hampir 40 % .

Kalau nggak, nanti 40 tembus. Kalau 40 tembus, itu merembet ke 50 cepat. Dan itu konsekuensinya, pasar itu akan dengar, eh, Indonesia ini kayaknya butuh duit banyak.

Harga kupon untuk bond kita akan makin mahal. Utang kita makin mahal. Jadi, ini tantangan yang serius sekali.

Makanya kita perlu ada penerimaan negara tadi. Tapi kunci dari pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, itu dari penerimaan negara. Itu kunci.

Jadi, penerimaan negara meningkat dari 13 menjadi 23, kira-kira?

Iya. Ya, 23-nya kan nggak langsung. Mungkin 13 atau 16 dulu.

Tapi kan tetap saja harus ada peningkatan. Itu tantangan kedua ya, ekonomi.

Tantangan ketiga adalah geopolitik militer. Mau nggak mau itu. Kita berhadapan dengan dunia yang sekarang, dari yang tadinya didominasi Amerika menjadi, ya, kasarnya Amerika dengan segala macem upayanya, dengan NATO, segala macem, berhadapan lawan Rusia, kedodoran. Apalagi nanti kalau Cina.

Dan Cina ada Taiwan, ada Laut Cina Selatan. Dan ini, apa namanya, Cina juga presidensi kemarin sudah memberikan warning. Amerika kita kerjasama. Tapi kalau Anda mau berantem, kita siap. Kasarnya kan gitu.

Situasi yang seperti ini, itu membuat posisi negara seperti Indonesia dilematis. Di satu sisi, kita secara geografis lebih dekat dengan Cina. Di satu sisi, apa namanya, Cina mempunyai program-program sabuk sutra itu. Tapi di sisi lain, tidak mungkin juga Indonesia ambil satu blok ke blok Cina dan Rusia.

Tapi juga tidak mungkin juga ambil satu blok ke Amerika. Dan menjaga tetap di tengah-tengah non-blok, politik bebas aktif, itu semakin sulit di dalam situasi seperti itu.

Jadi, kasarnya kita punya dua teman berantem, kita menjaga di tengah-tengah, kadang-kadang malah kita disalahkan si A dan disalahkan si B. Dua-duanya nyalahin kita.

Dan kalau dua-duanya nyalahin kita, konsekuensinya kan serius. Jadi, itu tantangan yang luar biasa serius yang akan kita hadapi. Minimal tiga itu.

Tapi ya, kita ada masalah populasi kita, bonus demografi kita akan cepat habis, ada masalah-masalah lain.

Mas, kalau begitu, artinya sebenarnya menteri-menteri yang berada di posisi kementerian yang terkait dengan perekonomian harus joss nih orangnya?

Super joss.

Nah, karena tantangannya tadi yang disampaikan kan gak kaleng-kaleng?

Joss aja gak cukup. Harus super joss.

Nah, dari syarat ketentuan itu, apakah memang orang-orang yang ditempatkan di kementerian yang strategis ini sudah menjadi pembahasan di KIM? Setahu Mas Drajad, maksud saya?

Kalau pembahasan figurnya mungkin baru sebagian. Tapi memang itu wilayah. Sekarang ini pembahasan figur masih wilayah Ketua umum. Jadi gak semuanya di-share.

Kalau menurut Mas Drajad sendiri, apakah itu semua diserahkan atau dipercayakan kepada para profesional atau partai ikut campur di proses ini?

Nah, ini dia. Saya seneng pertanyaan ini ya. Ini, ada satu mispersepsi saya gak tahu dikembangkan oleh siapa.

Itu dikotomi politisi lawan profesional. Ini dikotomi yang gak sehat. Karena apa? Karena di parpol itu banyak orang profesional. Dokter profesional, ekonom profesional, lawyer profesional, pengusaha profesional, banyak. Dan di profesional, banyak yang main politik dan kalau main politik malah lebih jorok dari politisi. Malah lebih jorok dari politisi.

Jadi saya rasa sudah saatnya kita menghapuskan dikotomi itu. Kita lihat orang itu berdasarkan track record dia saja. Berdasarkan kapasitas tentu.

Jadi berdasarkan kepalanya, otaknya, hatinya. Maksudnya integritas dia ya. Dan kemudian juga kerjanya, track record dia.

Jadi apakah dia dari parpol, apakah dia dari non-parpol. Menjadi gak relevan. Karena contohnya, berapa banyak jenderal yang ada di parpol? Mereka itu jenderal profesional, jago tempur semua.

Jago pengendalian teror. Jago macem-macem. Dan kemudian mereka sudah pensiun. Tapi kan ketika mereka sudah pensiun, purnawirawan, mereka tidak berarti profesionalisme mereka itu hilang.

Di PDIP, di Golkar, di Gerindra, di PAN, di Demokrat, di PKB. Itu banyak sekali jenderal-jenderal yang sangat profesional.

Jadi saya rasa gak relevan lagi untuk mendikotomikan itu. Terima kasih Mas Febby pertanyaannya itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat orangnya.

Profesional yang korup banyak, politisi yang korup banyak, jadi liat orangnya, dia cerdas, bersih, bisa kerja.

Tapi politisi yang baik banyak juga ga?

Lumayan banyak, yang nakal banyak. Tapi ya sorotannya lebih banyak disana. Tapi akhirnya kan yang neko-neko tersungkur juga kan. Jadi ada proses dan seleksi.

Sebagai seorang politis dan ilmuan, apakah perlu kekuatan seperti PDIP berada di luar pemeritahan sebagai pengimbang. Menurut ada sebagai seorang politisi dan ilmuan?

Ya kalau kita bicara politik praktis ya, itu semua parpol bergabung itu tentu lebih enak buat pemerintah kan. Itu sisi politik praktis.

Tapi kan kekuasaan yang tanpa check and balance kan itu kan juga kurang sehat. Jadi kalau ada yg di luar itu akan bagus buat demokrasi kita, bagus buat kualitas kebijakan yang diambil. Karena ya presiden, wapres, menteri, itu wong kabeh, tempatnya salah. Jadi ya kalau ada yg mengkoreksi akan lebih bagus.

Intinya kalau ada pihak yang diluar pemerintahan baik juga?

Baik juga, tentu saya tidak punya hak untuk mengomentari apapun yang akan di putuskan oleh temen-temen PDIP atau PKS. Itu hak mereka untuk memutuskan dan dari KIM kita sudah sepakst kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk memutuskan dan kami yakin Pak Prabowo akan memilih mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik bagi rakyat dan negara. Jadi ya akan diputuskan terkait dengan ini.

Tapi komunikasi bagus. Saya sih berharap ini loh, bisa kita berdebat dengan keras dan secara substantif di parlemen dalam posisi pemerintah dan non pemerintah, tapi hubungan kerja sama tetap bagus. Saya berharap itu bisa kita bagun, tetap profesional hubungannya.

Kita lihat lah, demokrasi kita sedang berkembang dan bekonsolidasi.

Apapun harus diakui bahwa residu dari Pilpres ini masih ada. Terbukti, masih ada yang mengajukan permohonan ke PTUN, artinya residu masih ada. Bisa kah menyampaikan sesuatu sebagai closing stetmen, terkait masih adanya residu dan ini?

Yaa di Pilpres ini rakyat sudah berbicara ya, dan suara rakyat yang diberikan itu kan juga sangat besar. Jadi saya rasa pertandingan sudah selesai, seperti Indonesia lawan Uzbek kemarin. Apapun protesnya pertandingan sudah selesai, kita menerima hasil itu.

Kemudian ya setelah itu kita berbuat yang terbaik untuk agenda berikutnya dan bangsa dan negara. Karena agenda berikutnya kan tantangannya masih banyak.

Tapi saya rasa sudah saatnya kita untuk move on, menyiapkan agenda politik berikutnya, Pilkada, menyiapkan transisi, dan lalu sudah itu, parpol-parpol melakukan apa yang terbaik yang bisa disumbangkan. Saya rasa it’s time to move on. (tribun network/reynas abdila)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS