Sangat Ironis Jika Parpol Kalah Pilpres Masuk di Kabinet Prabowo-Gibran

POS-KUPANG.COM – Arfianto Purbolaksono, Manager Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) angkat bicara terkait wacana yang cenderung menjadikan semua partai politik akan masuk dalam Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Secara blak-blakan ia mengatakan bahwa partai politik yang kalah saat Pilpres 2024 lalu, hendaknya berada di luar pemerintahan. Partai-partai politik itu lebih baik menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Ia mengungkapkan itu merespon fakta politik yang mencuat belakangan ini yang memperlihatkan upaya partai politik untuk merapat ke Prabowo-Gibran dan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Sangat ironis, lanjut dia, kalau dengan mengatasnamakan persatuan dan kesatuan, partai-partai yang kalah dalam pilpres, berupaya membangun narasi dengan menyebutkan bahwa ingin bergabung untuk memperkuat Koalisi Indonesia Maju.

Arfianto Purbolaksono mengatakan, bahwa narasi yang demikian hanya akan menghilangkan fungsi checks and balances di parlemen.

“Jadi, partai-partai yang kalah harusnya secara konsisten berdiri di luar pemerintahan. Jangan sampai hanya untuk bertahan hidup, partai-partai mengorbankan demokrasi,” tandasnya.

Menjadi oposisi, lanjut Arfianto Purbolaksono, merupakan tugas nan mulia agar demokrasi kita lebih sehat pada hari-hari yang akan datang.

“Jadi, jangan sampai masyarakat hanya dipertontonkan pragmatisme dalam memperebutkan kekuasaan di tubuh pemerintahan,” ujarnya.

Menurut dia, jika koalisi pemerintahan gemuk lantaran menggandeng semua pihak (termasuk oposisi), maka hal itu akan membuat checks and balances sulit dilakukan.

Pasalnya, semua pihak sudah melebur dalam koalisi eksekutif dan legislatif, serta sulitnya pihak yang benar-benar oposisi untuk bekerja karena jumlahnya yang dan tidak cukup kuat untuk mengawasi eksekutif dengan komposisi yang sedemikian.

Pun demokrasi juga seharusnya tidak hanya diawasi oleh parlemen, namun juga publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kritik dari oposisi seharusnya dapat menjadi masukkan berharga bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran agar dapat merumuskan kebijakan yang baik untuk rakyat.

“Saat ini, kita membutuhkan partai politik yang bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan belaka, tetapi juga berjuang dengan ideologi dan segenap sumber daya yang dimilikinya, untuk mendorong kebijakan publik yang lebih baik,” ucap Arfianto.

Di sisi lain, Arfianto juga mendorong perbaikan kualitas partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dan menerapkan demokrasi substansial, dan bukan hanya prosedural. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah pertama, penguatan kelembagaan parpol agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal.

Baca juga: Andi Nena Wea Minta Prabowo-Gibran Pikirkan Masa Depan Buruh

Baca juga: Presiden Jokowi Asyik-asyik Saja Setelah Tak Lagi di PDIP

Selanjutnya kedua, upaya perbaikan rekrutmen politik. Rekrutmen politik harus dilakukan dengan menerapkan asas kesetaraan dan gender, serta mempertimbangkan meritokrasi.

Kemudian yang ketiga persoalan pendanaan parpol.

Saat ini, yang paling penting adalah pemasukan dan penggunaan uang oleh parpol dan calon harus diungkap dan dilaporkan menurut ketentuan yang berlaku, baik yang berasal dari subsidi pemerintah maupun sumbangan. Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS