Erupsi dan Banjir Lahar Dingin Gunungapi Marapi di Sumatera Barat Masih Berpotensi Terjadi

Status Tanggap Darurat

Sebagai antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan, Bupati Agam telah menerbitkan surat penetapan status tanggap darurat bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunungapi Marapi tertanggal 5 April 2024 sampai 18 April 2024, disusul dengan surat pembentukan posko tanggap darurat untuk periode yang sama.

Demi mengurangi dampak risiko bencana, maka BNPB bersama PVMBG mengimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat terjadi hujan lebat dalam durasi lebih dari satu jam dengan tingkat visibilitas terbatas. Apabila hal itu terjadi, maka masyarakat yang tinggal di lereng tebing, bantaran sungai maupun wilayah hilir dan lereng bukit agar mengevakuasi diri secara mandiri ke tempat yang lebih aman.

Bagi masyarakat yang hendak mudik-balik atau melakukan kegiatan di luar (keluar-masuk) wilayah agar selalu mengikuti perkembangan informasi cuaca maupun peraturan lalu lintas yang berlaku, termasuk mematuhi rekomendasi dari PVMBG dan instansi terkait lainnya. Hindari jalur-jalur rawan longsor maupun banjir bandang dan ikuti rambu-rambu yang ada.

Masyarakat yang berada di sekitar Gunungapi Marapi termasuk pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran/bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunungapi Marapi agar selalu mewaspadai potensi/ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Apabila terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta menggunakan perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.

Seluruh pihak diharaplan untuk menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak
menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan PVMBG, BNPB, BPBD dan Instansi pegiat kebencanaan lainnya.

Demikian siaran pers BNPB yang dibagikan Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS