Sengketa Pilpres 2024
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Tidak Alami Perbedaan, Todung: Kita Perlu Audit
Dengan adanya audit tersebut akan terlihat apakah penyalurannya sudah sesuai dengan aturan atau belum.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilpres 2024 perlu diaudit.
Dengan adanya audit tersebut akan terlihat apakah penyalurannya sudah sesuai dengan aturan atau belum.
“Teman-teman mungkin setuju dengan saya bahwa kita perlu melakukan audit pelaksanaan bansos. Audit itu menandakan akuntabilitas,” kata Ketua Tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Baca juga: Airlangga di Sidang MK: Bungkusan Bansos Tidak Ada yang Berwarna Kuning
Ia mengatakan, usulan dilakukannya audit bansos itu bukan sebuah prasangka buruk atas kebijakan tersebut. Namun, pihaknya ingin memastikan bahwa penerima dari bansos itu sudah tepat sasaran.
“Kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah. Tapi audit itu transparansi demi keadilan dan untuk kita semua sebagai pembelajaran,” kata Todung sebagaimana diberitakan Kompas.tv.
Todung menegaskan, pihaknya bukan menolak bansos, tapi banyak hal yang perlu diperbaiki agar bantuan ini dapat berlangsung lebih baik.
“Jadi kita tidak menolak bansos, kita setuju bansos. Tapi banyak hal-hal strategis perlu kita ungkap, kita diskusikan, tapi nanti sore kita tunggu jawaban lebih jelas,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak mengalami perbedaan yang signifikan selama 2019-2024.
Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).
“Realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019-2024, periode yang sama, Januari-Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos,” ungkap Sri Mulyani. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.