Wacana Hak Angket di DPR RI Mulai Meredup, Politisi PDIP Angkat Bicara

"Tetapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat," lanjutnya.

PKB Berharap PDIP 'Leading'

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah berharap PDIP memimpin seluruh fraksi pendukung hak angket. 

Luluk mengatakan, untuk mendorong hak angket tak bisa dilakukan sendiri meski syarat untuk mengajukannya mudah.

Menurutnya, dukungan PDIP dan beberapa fraksi lainnnya sangat penting guna menjamin hak angket akan berhasil.

"Nah ini yang kemudian mau tidak mau harus kita hitung dengan baik memastikan siapa kekuatan mayoritas yang menjadi bagian dari usulan hak angket ini," kata Luluk di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Terlebih, Luluk menegaskan, usulan hak angket ini pertama kali diungkapkan calon presiden, Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.

PDIP, kata Luluk, juga memiliki kursi paling banyak di DPR, sehingga memiliki kekuatan besar untuk mendorong hak angket. 

"Maka yang kita harapkan PDIP yang bisa menjadi leading lah dari hak angket ini. Karena mereka yang menjadi pemenang Pemilu di 2019-2024."

"Yang namanya pemenang Pemilu itu kan PDIP dan PDIP juga yang punya kekuatan besar di parlemen. Jadi kalau digabung maka kita akan menjadi mayoritas," ucap Luluk.

Berbalik Arah

Di tengah suasana meredupnya hak angket, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh kini mulai berbalik arah. Kini Surya Paloh mulai berbaik-baikan dengan dengan Prabowo Subianto.

Bahkan Surya Paloh terkesan mulai meninggalkan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Itu terlihat dari sikap Surya Paloh yang mulai mesra dengan Prabowo Subianto.

Sikap serupa juga dipertontonkan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi yang menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menerima keputusan KPU terkait hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024. Namun, itu bukan berarti proses hukum berhenti begitu saja.

”Kalau untuk menerima, menerima. Adapun masalah hukum, itu lain ceritanya. Jadi, bagi yang tidak puas, jalur hukumnya tetap ada,” ucapnya.