Inche Sayuna Adukan Ketua DPD Golkar NTT ke Mahkamah Partai dan Dewan Etik

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Politisi senior Partai Golkar, Dr. Inche DP Sayuna, SH, M.Hum, M.Kn melaporkan Ketua DPD Partai Golkar NTT ( Nusa Tenggara Timur ) Emanuel Melkiades Laka Lena ke Mahkamah Partai dan Dewan Etik DPP Partai Golkar.

Inche Sayuna tidak terima dicopot dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTT dengan alasan yang dibuat-buat.  

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT ini menilai Melki Laka Lena sewenang wenang dan melanggar mekanisme kerja dan AD/ART Partai serta Peraturan Organisasi Partai Golkar yang selama ini dipedomani.

Dewan Etik DPP Partai Golkar langsung merespon dengan memanggil Inche Sayuna.

Dalam sidang perdana yang digelar di Jakarta, Selasa 19 Maret 2024, Inche Sayuna dimintai keterangan.

Ia menjelaskan bahwa sidang dimulai pukul 11.00 WIB. "Seluruh keterangan dan bukti sudah saya jelaskan ke Dewan Etik," ujarnya.

Menurut Inche Sayuna, Dewan Etik menanyakan pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme pergantian sekreatris sesuai AD ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar.

"Mereka juga menanyakan tentang kronologi, lalu mekanisme dan prosedur yang dilanggar serta harapan saya. Semua dalil dilengkapi dengan bukti," kata Inche Sayuna.

Baca juga: BREAKING NEWS - Inche Sayuna Dicopot dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTT

Dewan Etik, lanjut Inche Sayuna, akan memanggil Melki Laka Lena untuk dimintai keterangan. "Melky akan dipanggil segera," ujarnya.

Inche Sayuna kembali menjelaskan mengenai kronologi pencopotan dirinya dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTT.

Pada Kamis 6 Maret 2024, Inche menerima undangan (tandatangan saya selaku sekreatris discan) untuk mengadakan rapat pleno DPD I Partai Gokar dengan salah satu agenda adalah Evaluasi Kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi NTT. Rapat itu dihadiri oleh Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Propinsi NTT.

Ketua DPD I Partai Gokar selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa untuk menghadapi Pilkada maka butuh Evaluasi terhadap seluruh badan pengurus partai termasuk ketua dan evaluasi ini akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk secara sepihak oleh ketua DPD Golkar Propinsi NTT dan mengatakan bahwa akan menggunakan otoritasnya selaku ketua untuk memutuskan.

Peserta rapat kemudian menyarankan agar evaluasi ini tdk urgen dan justru kontra produktif sehingga diminta untuk ditunda ( catatan dari Dewan Pertimbangan).

Selain itu, dari peserta rapat juga meminta agar evaluasi dilakukan oleh pihak yang independen dan catatan evaluasi harus dilakukan secara terbuka serta diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri, Selain itu wajib mentaati AD/ART Partai dan PO Organisasi.

Pimpinan Rapat kemudian secara sepihak, menggunakan otoritasnya sebagai ketua tanpa meminta usulan dari peserta rapat menunjuk 4 orang dari unsur pengurus DPD Golkar Propinsi NTT yang juga merupakan bagian dari pihak yang akan dievaluasi selaku pengurus DPD Golkar NTT.

Kemudian pada tanggal 8 Maret, Inche dihubungi oleh salah satu Tim evaluasi, Ans Takalapeta dan menyampaikan bahwa namanya telah diganti dan tidak lagi menjabat sebagai sekretaris. Inche digeser ke wakil ketua nomor urut 2 dengan satu bidang baru dalam struktur yang baru yaitu Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan. Posisi sekretaris diganti oleh salah satu tim evaluasi dari 4 orang yang ditunjuk oleh ketua DPD Golkar NTT, Welmintje S Liby Sinlaeloe.

Baca juga: Frans Sarong Sebut Pergantian Inche Sayuna untuk Penyegaran Pengurus Golkar NTT

"Saya menanyakan tentang catatan evaluasi terhadap sekreatris tapi belaiu mengatakan bahwa tidak ada catatan evaluasi dan hanya menyampaikan alasan bahwa karna ketua dan sekretraris adalah sama sama pimpinan DPR jadi pasti semua sibuk," kata Inche Sayuna.

Pada tanggal 10 Maret, Ketua mengeluarkan undangan rapat online dan dalam rapat tersebut ketua meminta kepada tim evaluasi untuk hanya membacakan perubahan struktur yang baru dan tidak ada catatan evaluasi yang disampaikan dalam rapat tersebut dan Ketika peserta rapat meminta catatan evaluasi beliau menyampaikan bahwa akan dilengkapi kemudian oleh tim evaluasi.

"Sampai dengan malam tanggal 12 maret 2024 kami meminta catatan evaluasi dari tim evaluasi Bernama bapa Ans Takalapeta tapi beliau menyampaikan bahwa belum ada," ujarnya.

Inche Sayuna merasa Ketua DPD Partai Golkar NTT telah menggunakan kuasa sebagai ketua dan bertindak sewenang wenang dalam mengelola partai ini , melanggar seluruh mekanisme organisasi dalam berpartai dan melanggar AD/ART serta PO Partai Golkar.

"Selain itu, pergantian saya sebagai sekretaris secara mendadak dan terkesan buru buru adalah skenario ketua DPD Golkar NTT untuk menjegal saya menjadi pimpinan DPRD NTT. Pergantian ini dilakukan agar saya tidak memenuhi syarat sebagai salah satu calon pimpinan DPRD NTT yang akan datang karena beliau sudah memiliki kandidat lain yang diunggulkan," ujar Inche Sayuna.

Terpisah, Humas DPD Partai Golkar NTT, Frans Sarong membenarkan terjadi pergantian Sekretaris DPD Partai Golkar NTT dari Inche Sayuna kepada Libby Sinlaeloe.

"Ya benar, telah disampaikan melalui rapat pleno DPD Golkar NTT, pekan lalu," kata Frans Sarong ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM di Kupang, Selasa 19 Maret 2024.

Ketua Bappilu Partai Golkar NTT ini membeberkan alasan pencopotan Inche Sayuna. "Semangatnya penyegaran, berupa usulan pergeseran kepengurusan," ujar Frans Sarong.

Menurutnya, Inche Sayuna yang selama ini sebagai sekretaris bergeser menjadi salah satu wakil ketua. "Posisinya digantikan Ibu Libby Sinlaeloe."

Baca juga: Golkar Pimpin Perolehan Suara di Dapil NTT 8 TTS, Inche Sayuna Sudah Raup 4.934 Suara

Ia mengatakan, para caleg provinsi dari Golkar yang dipastikan terpilih juga menjadi bagian dari penyegaran kepengurusan ini.

"Usulan penyegaran kepengurusan dimaksud sudah disampaikan ke Jakarta dan saat ini sedang menunggu SK definitif dari DP Golkar," katanya.

Sebagaimana mengemuka dalam rapat pleno, lanjut Frans Sarong, penyegaran pengurus diperlukan menyongsong Pilkada November 2024 mendatang.

"Kalau pileg lebih mengandalkan kekuatan para calegnya.  Sementara pilkada terutama mengandalkan kekuatan mesin partai. Yang dumaksud di sini adalah kelompok pengurus yang solid dan benar benar siap bergerak cepat mendukung perjuangan Golkar memenangkan kontestasi pilkada sesuai targetnya, setidaknya bukukan 60 persen kemenangan," paparnya.

Frans Sarong menepis Inche Sayuna mendapat punishment karena sudah tidak harmonis dengan Ketua DPD Partai Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.

"Tidak benar pergeseran kepengurusan ini semacam punishment terhadap Ibu Inche atas isu disharmoni itu. Isu disharmoni itu tidak benar. Pegeseran kapengurusan hanya penyegaran biasa," ujar Frans Sarong.

Apakah pergeseran kepengurusan itu sekalian pupuskan peluang Ibu Inche menduduki posisi pimpinan DPRD NTT periode 2024 - 2029?

"Terkait urusan posisi jabatan tersebut tidak terungkap melalui pleno pekan lalu itu. Mungkin jadi bahasan pada kesempatan rapat lain," jawab Frans Sarong. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS