Anies-Muhaimin Siapkan Seribu Pengacara Hadapi Sengketa Pilpres 2024 di MK

POS-KUPANG.COM – Saat ini Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar telah menyiapkan seribu pengacara untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Sengketa Pilpres 2024 itu bakal dimulai ketika Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil perhitungan suara Pilpres 2024 yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu 20 Maret 2024 pekan depan.

Pasca pengumuman itulah Indonesia akan memasuki babak baru yakni babak di mana pesta demokrasi Indonesia akan berakhir pada sidang yang akan berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk hal tersebut, maka saat ini Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menyiapkan seribu pengacara dalam sengketa Pilpres 2024 di MK.

“Jadi saat ini kami sudah siapkan sekitar seribu pengacara untuk sengketa Pilpres 2024 ini. Pengajuan gugatan akan dilakukan dalam waktu yang tepat,” ujar Juru Bicara Timnas AMIN Iwan Tarigan, saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis 14 Maret 2024.

"Pengacara dari Tim Hukum AMIN ada 1000 orang yang akan support (mendukung) di MK," ungkap Iwan.

Saat ini, katanya, Tim Hukum AMIN sudah sangat siap mengajukan gugatan pilpres di MK. Tim Hukum AMIN telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggraaan Pilpres 2024.

"Kami sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi," ucap dia.

"Mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini (Sirekap)," tandasnya.

Puluhan Pengacara Bela Prabowo

Pada saat yang sama, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka juga akan dibela oleh sekitar 35 pengacara dalam sidang sengketa Pilpres di MK nanti.

Hal ini disampaikan pakar hukum sekaligus Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.

Yusril mengatakan, para pengacara itu berasal dari kalangan profesional dan beberapa di antaranya usulan partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Strukturnya ada 35-36 lawyer dan sebagian besar adalah lawyer profesional dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan parpol koalisi dari Golkar, ada Gerindra ada, partai-partai lain juga ada," kata Yusril di lokasi.

Dia menuturkan, saat ini pihaknya menunggu pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait hasil Pemilu pada 20 Maret 2024. 

"Setelah diumumkan (KPU), suara resmi itu kan ada surat keputusan KPU. Surat keputusan KPU itulah yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, pemohon pembatalan hasil Pemilu bisa diajukan ke MK dalam kurun waktu 3 hari setelah 20 Maret.

"Jadi tanggal 23 itu permohonan itu sudah harus masuk dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang ini kan Prabowo-Gibran kan sebagai pemenang, anggap lah seperti itu," ucapnya.

Sementara pihak penggugat, kata dia, adalah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Kalau misalnya bisa mengajukan permohonan pembatalan hanya pihak yang kalah. Kan dalam hal ini Pak Ganjar dan Pak Anies," ungkap Yusril.

Baca juga: Politisi PDIP Bicara Soal Wacana Jokowi Membelot ke Golkar: Yang Butuh Itu Jokowi, Bukan Golkar

Hanya saja, Yusril mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui apakah Ganjar dan Anies akan bergabung untuk mengajukan permohonan sengketa. 

Dia menambahkan, dirinya sudah menyiapkan draf surat kuasa untuk disampaikan ke Prabowo-Gibran agar ditandatangani.

"Draf surat kuasanya sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk di tandatangani," imbuh Yusril. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS