Prediksi Eep Saefulloh: Hak Angket akan Ending pada Pemakzulan Presiden Jokowi

Lampu sorot yang kedua, lanjut dia, yaitu penyelenggara pemilu, yang menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mesti bersikap untuk menyikapi problematika pemilu saat ini.

Prabowo-Gibran Tidak Sah

Menurut Eep Saefulloh Fatah yang juga CEO Pollmark Indonesia ini, mengatakan, bahwa KPU dan Bawaslu memang tidak bekerja maksimal di dalam proses penghitungan suara tersebut.

Hal itu terlihat dari lambannya hasil penghitungan suara, meskipun mereka telah menggunakan teknologi pendukung.

"Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu.

Dan celakanya itu terjadi pada saat untuk pertama kali kita menggunakan teknologi yang sebelumnya belum pernah kita punya, yang disebut artificial intelligent yang dengan sangat mudah memindai PlanoC.hasil menjadi data numerik ke dalam satu aplikasi yang dengan sangat segera bisa menyelesaikan seluruh penghitungan di Indonesia 823.220 TPS semestinya," ungkap Eep.

"Yang terjadi kemudian sampai dengan hari ini kekacauan berlapis lapis," lanjut dia.

Lampu sorot ketiga, menurut Eep, adalah kontestan Pilpres 2024.

Ia menilai, peserta Pilpres 2024 seharusnya hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak sah secara hukum dan etik untuk ikut kontestasi Pilpres 2024.

"Di luar tiga pasang itu, ada satu peserta yang rajin membagikan bansos, menggerakan aparat dan lain-lain, ini peserta ilegal Pilpres 2024, namanya Joko Widodo.

Ini satu. Satu lagi, masalahnya adalah (paslon) 02 dari sejak awal sudah tidak bisa diterima sebagai hukum sebagai peserta," pungkasnya.

Mantan Konsultan Politik Jokowi

Eep Saefulloh Fatah pernah menjadi konsultan politik pasangan Anies Baswedan-Sandaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada DKI 2017.

Selama menjadi konsultan politik, rekam jejak Eep tidak bisa dipandang sebelah mata.

Baca juga: PDIP dan Presiden Jokowi Tak Mungkin akan Bersatu, Begini Kata Adi Prayiotno