Sekjen 3 Parpol Pengusung Anies-Muhaimin Segera Bertemu, Prakarsai Hak Angket Tanpa PDIP

POS-KUPANG.COM – Pasca Ganjar Pranowo diobok-obok oleh Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan kasus gratifikasi bernilai miliaran rupiah dari Bank Jateng, kini tiga partai pengusung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar tampil sebagai pendekar demokrasi.

Dalam waktu dekat, tiga sekjen dari parpol pengusung Anies-Muhaimin, yakni Sekjen Partai NasDem, Sekjen PKS dan Sekjen PKB, dijadwalkan akan segera bertemu untuk membicarakan langkah-langkah hukum terkait kecurangan Pemilu 2024.

Saat ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang mempertimbangkan untuk segera mengambil alih memprakarsai hak angket kecurangan Pemilu 2024 tanpa PDI Perjuangan.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Ia mengungkapkan itu menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebutkan bahwa ia sudah membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024.

Dikatakannya, sejak awal Koalisi Perubahan untuk Persatuan ingin berjalan dengan PDIP ketika pertama kali Ganjar mengungkapkan keinginannya untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu. 

Akan tetapi, lanjut Hermawi Taslim, usulan hak angket yang digulirkan kubu paslon 03 tersebut terkesan jalan di tempat. Usulan tersebut lebih banyak dinamika politiknya daripada langkah konkrit. 

"Sejak awal ide itu digulirkan, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitungan kami hal itu akan gol, tapi ternyata cukup banyak dinamika, sehingga terkesan agak lama," ujar Hermawi saat dikonfirmasi, Senin 11 Maret 2024.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya pun memutuskan untuk mengumpulkan kembali para sekjen koalisi perubahan dalam waktu dekat ini. Besar kemungkinan, tiga sekjen ini akan bertemu Jumat pekan ini. “Kita akan cari solusi sembari buka bersama (bukber) puasa,” ujarnya.

Baca juga: Jika Gagal Jadi Presiden, Anies Baswedan Digadang-gadang Maju ke Pilkada DKI Jakarta

Koalisi Perubahan, lanjut dia, akan mengambil sikap jika nantinya koalisi paslon nomor urut 03, masih tetap jalan di tempat. Salah satu langkah yang diambil, adalah koalisi perubahan akan memprakarsai langsung hak angket tersebut.

"Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD (tanda tangan) dan 2 fraksi," katanya.

Pihaknya akan mengajak PDIP untuk ikut voting saat pengambilan keputusan soal hak angket pada rapat paripurna DPR RI. Dengan cara ini, ia berharap hak angket kecurangan Pemilu 2024 tak lagi jalan di tempat.

"Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat," pungkasnya.

Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024.

"Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan," kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 8 Maret 2024.

Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis.

"Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu," kata Mahfud.

Namun demikian, ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detil soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut.

"Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan," kata dia.

Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR.

"Ya mungkin ya, mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS.

Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Aria Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di Ruang Sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024.

Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.

Baca juga: Ahok Ungkit Masa Lalu Ketika Kalah dari Anies Baswedan: Dia Itu Bukan Negawaran

Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron dalam sidang tersebut.

Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5 persen sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin.

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS