Utang Pemerintah Diproyeksikan Masih Terus Meningkat Tahun 2024 Ini

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia disebut-sebut kian memprihatinkan tiap tahunnya, bahkan tahun ini diproyeksikan masih bakal meningkat dari posisi akhir tahun 2023.

Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN RI mengalami kenaikan sebesar 2,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 407,1 miliar dolar AS per akhir Desember 2023.

Adapun salah satu pemicu kenaikannya adalah pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah.

Menanggapi hal ini, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan utang Indonesia khususnya ULN pemerintah makin memprihatinkan.

“Secara agregat saat ini masing-masing warga negara menanggung beban utang pemerintah Rp 30,5 juta.

Sementara postur belanja pemerintah yang lebih ekspansif dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan meningkatkan beban utang per penduduk hingga Rp 40 juta,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (6/3/2024).

Bhima menjelaskan, rencana defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dinaikan pada 2025 sementara di tahun ini pendapatan dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan tumbuh lebih rendah dibanding kenaikan utang.

“PNBP jelas merosot karena terlalu bergantung pada swing harga komoditas, nikel karena oversupply juga anjlok harganya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Bhima, negara tujuan ekspor juga tengah melemah permintaannya, belanja negara untuk proyek infrastruktur sangat agresif. Hal ini ditambah pula dengan beban BUMN karya yang sebagian utangnya ditanggung negara.

“Praktik utang ugal-ugalan tanpa solusi untuk rem utang bakal menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan terjebak pada rasio utang dibawah 60 persen, likuiditas domestik fakta nya makin tergerus karena tersedot utang,” terangnya.

Bhima mengungkapkan, di tahun ini total ULN diproyeksikan naik sekitar 3,1-3,4 persen, ini dikarenakan kebutuhan menutup defisit anggaran semakin besar.

“Apalagi tahun depan (2025) ULN pemerintah bisa melonjak signifikan dengan proyeksi defisit APBN 2,8 persen karena mulai berjalan program populis seperti makan siang gratis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bhima menambahkan, kemampuan negara untuk membayar utang akan semakin berat jika dilihat dari perbandingan jumlah utang dengan penghasilan yang diterima tiap bulannya alias Debt Service Ratio (DSR).

Sementara itu, tren resesi negara maju dan ketidakpastian perekonomian global turut berimbas ke banyak negara berkembang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, saat ini terdapat 52 persen negara berkembang yang sedang menghadapi permasalahan fiskal.