Aksi Demo Tolak Hasil PSU Pemilu 2024 di Timor Tengah Utara Direncanakan Berlangsung Tiga Hari

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Ketua Massa Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara,  Jeheskiel E. Nenot'ek, S.Ip memastikan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi selama 3 hari berturut-turut.

Dalam aksi demonstrasi tersebut mereka akan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang diduga merugikan partai politik dan Paslon Legislatif Dapil 1 Kabupaten Timor Tengah Utara.

Selain menyerahkan tuntutan mereka pada Senin, 4 Maret 2024 mendatang, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara juga berencana melaporkan hal ini ke  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti.

Dikatakan Jeheskiel, mereka menuntut ditegakkan keadilan. Pasalnya, diduga ada permainan dalam proses PSU tersebut.

Sehingga, perolehan suara di TPS 07 Kelurahan Aplasi yang sebelumnya sebanyak 163 suara namun, pasca dilaksanakan PSU partai Hanura hanya memperoleh 14 suara di TPS tersebut.

Selain itu, lanjutnya, mereka mendesak KPU untuk membatalkan hasil PSU dan menghentikan Rapat Pleno Terbuka tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten TTU.

"Kami menduga ada permainan yang merugikan salah satu partai politik peserta pemilu,"ujarnya pasca menggelar aksi demontrasi, Sabtu, 2 Maret 2024.

Menurutnya, simpatisan partai Hanura dan Caleg DPRD Kabupaten TTU dari Partai Hanura Dapil  1 menggelar aksi demontrasi untuk menyuarakan suara hati mereka.

Dimana dalam pemilihan legislatif yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, berdasarkan perhitungan sementara, Partai Hanura sukses merebut kursi terakhir DPRD Kabupaten TTU Dapil 1.

Namun, dalam perjalanan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan hasil penghitungan perolehan suara sementara dari PSU tersebut, Partai Hanura gagal merebut kursi terakhir.

Oleh karena itu, kata Jeheskiel dirinya bersama Caleg Dapil 1 Partai Hanura, Maria Bernadetha Naisoko dan simpatisan menggelar aksi demontrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Baca juga: KPU Sumba Barat Daya Baru Selesaikan Pleno Hasil Pemilu 2024 dari Empat Kecamatan

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara, Petrus Uskono mengatakan, pihaknya telah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). PSU pada 3 TPS ini akan dilaksanakan serentak pada Sabtu, 24 Februari 2024 mendatang.

Keputusan dilaksanakannya PSU ini, kata Petrus, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara. Keputusan final PSU ini pasca Komisioner KPU Kabupaten TTU melakukan rapat pleno di Kantor KPU Kabupaten TTU.

Pelaksanaan PSU di TPS 17 Kelurahan Maubeli hanya dilakukan pemilihan ulang atas surat suara Calon Presiden-Wakil Presiden dan DPD. Sedangkan TPS 7 Kelurahan Aplasi dan TPS 4 Desa Bitefa akan dilaksanakan PSU atas 5 kategori surat suara Pemilu 2024. 

"Dilaksanakan serentak di tiga TPS itu,"ujarnya, Senin, 19 Februari 2024.

Petrus mengatakan, pihaknya tidak bisa memungkiri adanya kesalahan dalam prosedur kerja di tingkat KPPS.

Ia menuturkan, pihaknya sudah melakukan edukasi dan penjelasan kepada KPPS sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu 2024 ini.

KPPS, mesti melakukan pendeteksian terhadap pemilih yang masuk dalam DPT, DPTb, dan DPK.

"Terhadap hal itu, teman-teman terlanjur memberi ruang kepada pemilih yang menggunakan hak pilih yang dalam hal ini di luar daripada dapil itu,"ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Petrus, dari aspek syarat Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Pasca hal ini terdeteksi, Bawaslu mengindikasikan akan dilaksanakan PSU.

Baca juga: Pemilu 2024, 10 Kecamatan Selesai Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Manggarai Timur 

Perihal prosedur PSU ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara masih menanti rekomendasi dari Bawaslu.

Apabila Bawaslu memberi rekomendasi dilakukan PSU maka, KPU akan menelaah isi rekomendasi dan akan dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan.

"Dan sampai dengan saat ini, Bawaslu belum ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten dan Panwascam. Jika kalau suratnya belum ada maka, untuk sementara masih indikasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara, Martinus Kolo mengatakan, sebanyak 3 TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur berpotensi dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Tiga TPS ini mencakup TPS 4 di Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, TPS 17 Kelurahan Maubeli dan TPS 7 Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu.

Menurutnya, salah satu faktor penyebab potensi perhitungan suara ulang di TPS  Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur tersebut karena pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diberikan hak pilih. Sebanyak 1 orang yang tidak termasuk dal DPTb diberikan hak pilih.

Sedangkan, salah satu TPS di Kelurahan Aplasi di Kota Kefamenanu sebanyak 8 yang tidak terdaftar dalam DPTb diberikan hak pilih.

Sementara 1 TPS lainnya di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota sebanyak 2 orang diberikan hak pilih meskipun tidak terdaftar dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus)

Dikatakan Martinus, pihaknya masih melakukan masih melakukan kajian. Apabila pasca kajian tersebut dan dinyatakan melanggar prosedur maka, akan direkomendasikan untuk dilaksanakan PSU.

Ia menjelaskan, sementara itu di wilayah lain di Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini masih dalam kondisi aman. Bawaslu Kabupaten TTU belum menerima informasi potensi PSU di wilayah lain. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS