Lipsus - Tujuh Pelaksana Pemilu di NTT Meninggal Dunia Selama Pemungutan Suara

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebanyak 71 pelaksana Pemilu di Indonesia meninggal dunia. Jumlah itu termasuk tujuh pelaksana Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri atas PPK, PPS, KPPS dan Linmas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT ( KPU NTT ), Jemris Fointuna menyebut tujuh pelaksana Pemilu itu  meninggal dunia selama proses pemungutan suara.

Tujuh orang pelaksana Pemilu yang meninggal dunia itu terdiri dari satu orang anggota Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tiga orang anggota Panitia Pemungut Suara (PPS), dua orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan satu Petugas Linmas. Satu diantaranya telah dibayarkan santunannya.

Baca juga: Lipsus - Perebutan Suara DPD RI, Stevi Harman Unggul, Paul Liyanto Salip Hilda Manafe

"Yang baru dibayarkan satu meninggal di Kabupaten Malaka, sedangkan yang lainnya laporan yang diterima masih mengurus kelengkapan administrasinya," ungkap Jemris.

Selain tujuh orang yang meninggal, kata Jemris, tujuh lainnya mengalami kecelakaan kerja. Mereka terdiri dari dua anggota PPK, dua anggota PPS, dan tiga orang KPPS. Sementara, sebanyak 198 orang mengalami sakit yakni 14 PPK, 20 PPS, 152 KPPS dan 12 Linmas.

"Kalau administrasi sudah lengkap tentu ada hak mereka berupa santunan atau lainnya akan diurus. Intinya masih menunggu kelengkapan administrasi mereka dan kalau sudah dinyatakan lengkap oleh tim Verifikator akan ditindaklanjuti," ungkapnya.

Dari Kabupaten Maggarai Timur (Matim), Aloysius Demo (57), Ketua PPS Desa Golo Nderu, Kecamatan Lamba Leda Selatan, meninggal dunia diduga karena kelelahan dalam mengurus Pemilu 2024 sesuai tugas PPS.

Adik kandung Aloysius, Gaspar Hasan, dihubungi Pos Kupang melalui sambungan telepon dari Borong ke Golo Nderu, Jumat (23/2) pagi, membenarkan hal itu. Gaspar mengatakan, kakak kandungnya, Aloysius, meninggal dunia karena kelelahan dalam mengurus Pemilu 2024 di tingkat PPS Desa.

Aloysius meninggal dunia di rumahnya, Selasa (20/2) lalu. Sebelum meninggal korban sibuk mengurus dan mempersiapkan berkas-berkas untuk pleno perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Lamba Leda Selatan. Sebelum meninggal dunia, Aloysius mengalami sakit.

Namun, keluarga menduga Aloysius hanya sakit biasa saja, sebab sebelumnya tidak memiliki riwayat sakit. Karena itu, Aloysius tidak dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Aloysius dimakamkan di desanya di Kampung Lamba.

Menurut Gaspar, Aloysius sangat konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua KPPS. "Semua urusan Pemilu dijalankan sangat konsisten sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ketua PPS," ujar Gaspar.

Aloysius juga dikenal sangat baik dan ramah di mata keluarga dan masyarakat. Karena itu, kepergian Aloysius membuat keluarga sangat terpukul. Korban pergi meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak.

"Kami belum siap menerima kepergian Aloysius. Kepergiaan Aloysius membawa duka mendalam bagi kami keluarga," ujarnya.

Lebih lanjut Gaspar meminta agar pemerintah dalam hal ini pihak KPU bisa memperhatikan keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia yang ditinggalkan.

"Saya pikir KPU paling tahu seperti apa yang harus dilakukan. Apa dialami kakak Aloysius, maupun petugas PPS lain yang meninggal dunia saat bertugas menyelenggarakan Pemilu 2024 di tingkat desa. Paling tidak, keluarga-keluarga PPS yang ditinggalkan itu bisa diperhatikan," pintanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Polycarpus Tadja, dilarikan ke Puskesmas Watubaing, Jumat pagi.

"Ketua PPK masuk puskesmas tadi pagi karena kelelahan, saat ini dirawat disana," kata Ketua Panwaslu Kecamatan Talibura, Damsik Raja Ado Pehan.

Meski demikian, rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Talibura tatap dilanjutkan dan dipimpin anggota PPK kecamatan Talibura.

Sebelumnya, Ketua PPK Kecamatan Talibura Polycarpus Tadja, memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara suara dari pagi hingga larut malam bahkan sampai dini hari. Mereka sudah kelelahan namun harus tetap bekerja untuk mempertanggungjawabkan proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum.

"Walaupun bekerja sampai dengan larut malam namun kegiatan terus berjalan ini sudah masuk hari keempat. Sama seperti hari H Pemilu, para rapat pleno rekapitulasi pemilu, petugas KPPS pun harus bekerja dari pagi hingga dini hari. Hari pertama kami bekerja dari pagi hingga jam 04:00 subuh begitupun dengan hari berikutnya," jelasnya.

Hingga Jumat malam, Ketua PPK Talibura, Polycarpus masih dirawat intensif di Puskesmas Watubaing. Dokter Puskesmas Watubaing, Servasius Suwaldus Situ menjelaskan, kondisi Polycarpus masih pusing karena kelelahan. Namun kondisi umum pasien masih baik dan kini membutuhkan istirahat. "Kondisi pasien masih pusing karena kecapean. Keadaan umum sih baik. Butuh istirahat saja, kami masih terus pantau kondisinya," ujarnya, Jumat malam.

Santunan Kematian

Pada Jumat siang, KPU Belu menyerahkan santunan kematian sebesar Rp 46 juta, kepada ahli waris almarhum Antonio Silva Maia, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat melaksanakan tugasnya 14 Februari 2024 lalu.

Santunan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Belu, Yohanes Seven Ata Palla, didampingi oleh beberapa komisioner dan staf, kepada Celina da Silva, istri alm Antonio, di Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur.

"Santunan ini merupakan bentuk kepedulian dan tali kasih KPU terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Antonio. Santunan tidak hanya diberikan kepada yang meninggal, tetapi juga kepada mereka yang sakit dan dirawat di rumah sakit, meskipun nilainya tidak seberapa," kata Ketua KPU Kabupaten Belu, Yohanes Seven Ata Palla

Santunan untuk yang meninggal dunia sebesar Rp 46 juta, luka berat Rp 20 juta dan yang luka ringan maupun rawat inap itu Rp 2 juta," tambahnya.

Hingga kini masih terus didata KPPS yang menjalani perawatan medis setelah melaksanakan tugasnya.

"Yang sudah terdata itu ada 17 orang, satu meninggal, satu luka berat (Kecelakaan,red) dan 15 orang rawat inap, semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Seven.

Kontras Tagih Tanggung Jawab KPU

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyambangi kantor KPU RI di Jakarta Pusat. Kedatangan mereka kesana untuk menagih pertanggungjawaban atas jatuhnya puluhan korban jiwa petugas pemilu dalam Pemilu 2024.

"Kami meminta pertanggungjawaban KPU. KPU seharusnya bisa secara terbuka dan transparan menyampaikan kepada publik apa sebetulnya alasan sesungguhnya," kata peneliti Kontras, Rozy Brilian Sodik, kepada wartawan, Kamis (22/2).

Ia mempertanyakan KPU yang hanya menyebut bahwa para petugas pemilu itu gugur karena alasan kelelahan dan tidak mengungkap detail pasti jenis-jenis penyebab kematian mereka.

Rozy menilai, tidak ada perbaikan yang cukup signifikan oleh KPU dalam rangka mencegah petugas pemilu meninggal dunia, kendati jumlah kematian turun drastis dibandingkan tragedi kematian 894 petugas pada Pemilu 2019.

"Kami juga menagih KPU sebagai penyelenggara pemilu juga bisa menyampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel bagaimana kompensasi yang akan diberikan kepada korban dan keluarga korban, baik yang sakit maupun meninggal dunia," ujar Rozy.

Berdasarkan data yang dihimpun KPU dan Bawaslu dalam rentang 14-18 Februari 2024, total 71 petugas pemilu dari sisi KPU dan 13 dari sisi Bawaslu tutup usia dalam menjalani tugas. Berangkat dari tragedi 2019, KPU dan pemerintah sebetulnya jauh-jauh hari coba menempuh beberapa terobosan untuk menekan beban kerja petugas pemilu, wabilkhusus petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). KPU, misalnya, memberi batasan usia petugas KPPS maksimum 55 tahun, berkaca pada Pilkada Serentak 2020.

KPU juga kini membolehkan formulir C. Hasil di TPS tak disalin manual, melainkan difotokopi untuk digandakan bagi saksi dan pengawas TPS. Setiap KPPS juga diberi bimbingan teknis, tak lagi hanya 2 orang seperti Pemilu 2019 yang mengorbankan 894 petugas pemilu. Sebelum mendaftar, petugas pemilu juga harus menyertakan surat keterangan sehat.

Namun, pada Pemilu 2024, dari hasil "screening" kesehatan terhadap 6,4 juta petugas pemilu, Kementerian Kesehatan mendapati sekitar 400.000 di antaranya memiliki riwayat penyakit berisiko tinggi. Sayangnya, hal ini baru diketahui setelah mereka dinyatakan diterima pendaftarannya oleh KPU dan Bawaslu. (cr20/rob/cr4/kompas.com/cr23/kompas.com)

Ikuti Liputan Khusus POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

POS KUPANG/ISTIMEWA
KELUARGA MENANGIS - Keluarga menangisi jenazah Aloysius Demo (57), ketua Panitia Pemungut Suara (PPS) Desa Golo Nderu, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur (Matim).

POS KUPANG/ARNOLD WELIANTO
PUSKESMAS WATUBAING -- Petugas kesehatan di Puskesmas Watubaing, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, memeriksa kesehatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talibura, Polycarpus Tadja, Jumat (23/2).

POS KUPANG/HO
SANTUNAN AHLI WARIS -- Ketua KPU Kabupaten Belu, Yohanes Seven Ata Palla, didampingi oleh beberapa komisioner dan staf, menyerahkan santunan kepada ahli waris almarhum Antonio Silva Maia di kediaman keluarga Maia, Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.