Hari Pertama Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Minta Wejangan ke PBNU dan Mahfud MD

Hadi dan Mahfud lantas bersalaman, berpelukan, dan bercipika-cipiki.

Mahfud pun tampak semringah ketika menyambut Hadi di depan kediamannya tersebut.

Sambil tersenyum, Mahfud lantas mengajak Hadi ke dalam kediamannya.

Baca juga: Sosok Hadi Tjahjanto: Mantan Menteri ATR/BPN yang Dilantik Jadi Menkopolhukam Gantikan Mahfud MD

Di depan pintu masuk, keduanya juga sempat berfoto bersama di depan awak media.

Keduanya pun berpose hormat di hadapan kamera awak media yang tertuju kepada mereka.

Mahfud kemudian mempersilakan Hadi untuk masuk ke dalam rumahnya. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih satu jam.

Usai pertemuan tersebut, Hadi mengatakan kedatangannya adalah untuk memberitahu kepada Mahfud MD perihal jabatan yang diembannya saat ini.

Selain itu, Hadi yang juga mantan Menteri ATR/BPN itu juga mengungkapkan pengalamannya bekerja sama dengan Mahfud di masa lalu.

Dia mengatakan, ketika menjabat Panglima TNI dirinya melakukan kerja sama yang sangat erat Mahfud yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia.

"Mulai dari Papua, permaslahan yang ada di Jakarta semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya menjadi menteri ATR saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat," kata Hadi usai pertemuan.

"Nah kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu," sambung dia.

Selain itu, kata Hadi, keduanya juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan.

Hadi mengaku telah mendapatkan gambaran, arahan, dan informasi dari Mahfud soal permasalahan-permasalahan yang harus ia tindak lanjuti baik yang sedang berjalan maupun yang belum dilaksanakan.

Baca juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Janji Jaga Situasi Tetap Kondusif

Hal tersebut di antaranya terkait dengan kasus BLBI, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial.

"Iya. Semuanya diserahkan ke saya. Ketiga-tiganya, pokok ini semuanya sudah," terang Hadi.