Sikap Jokowi Setop Bansos Terlambat

Terutama, dari masyarakat, tokoh nasyarakat, budayawan, dan terakhir civitas akademika.

"(Mereka) mengeluarkan stetmen bahwa untuk presiden bersikap seperti negerarawan dan netral, tidak berpihak, tidak menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, dan menggunajan anggaran negara untuk conding mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu paslon yaitu paslon 02," kata Chico kepada Tribun Network, Kamis (8/2).

"Nah ini mungkin satu gestur untuk menanggapi apa yang disampaikan para tokoh ini akhir-akhir ini," sambung dia.

Namun demikian, Chico menilai keputusan yang diambil Presiden Jokowi itu sudah terlambat.

Sebab, presiden beberapa bulan belakangan sudah bersikap tidak netral.

Baca juga: Dana Bansos Makin Besar, tapi Angka Kemiskinan Hanya Turun 2,3 Persen

"Itu terlihat dan dirasakan oleh mayarakat, dan sikap itu ditunjukan melalui prilaku-prilaku yang dianggap menyimpang yaitu banyak melakukan kampanye terselubung, seperti pembagaian bansos di daerah-daerah yang memang diharapkan meraup suara untuk Prabowo-Gibran," ucap Chico.

"Dan juga hal-hal lain seperti gestru-gestue kedekatan dengan para pendukung paslon 02," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi terkait pembagian bantuan sosial (bansos) di depan Istana Negara, Jakarta.

Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud Choirul Anam mengatakan, bansos seharusnya dibagi-bagi karena adanya kebutuhan masyarakat.

Dia kemudian menyebut, pedistribusian bansos yang sejatinya merupakan kebijakan negara malah dibagi-bagi dengan infrastruktur birokrasi yang ada.

Hal itu diduga terkait pembagian bansos yang dilakukan Jokowi dalam rangka kampanye pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"(Bansos) dibagi-bagi dengan cara menggunakan kekuasaan yang pongah," kata Choirul Anam, dalam diskusi bertema 'Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024' yang digelar TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Senin lalu.

Dia kemudian menyinggung, bansos yang dibagikan di desa-desa kemudian secara terang-terangan didistribusikan langsung di depan Istana Negara.

"Jadi kekuasaan yang pongah ini sampe masuk ke desa-desa, bahkan dari desa reborn kembali ke depan Istana, jadi nggak cukup bansos itu didistribusikan dengan cara yang nggak baik begitu, menggunakn kesewenang-wenangan yang nggak karu-karuan," ungkapnya.

Dia pun menduga, hal ini bukan sekadar soal membagi-bagikan basos saja, tapi sudah menunjukan kekuasaan Jokowi ingin memberangus tatanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca juga: Menko Perekonomian Respon Sindiran Anis Soal Bansos di Debat Capres: Tidak Ada yang Klaim